INSA Terus Memberikan Masukan Beragam Persoalan Kepada Pemerintah
Jumat, 25 Mei 2018, 21:18 WIB
Bisnisnews.id - DPP Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) meminta seluruh anggotanya mendukung pemerintah di sektor kemaritiman. Diantaranya program tol laut dan terus menjalin komunikasi yang baik secara instensif .
Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto mengatakan, sinergi dengan stakeholder kemaritiman, khusunya instansi pemerintahan mutlak dibutuhkan dalam menyukseskan program pemerintah yang akan menjadikan lautan sebagai basis masa depan bangsa.
“INSA mengapresiasi sinergi pemerintah dan INSA selama ini. Seperti pada pelibatan pelayaran swasta niaga nasional dalam program tol laut, dan juga penawaran kerja sama operasi dalam pengeleloaan pelabuhan saat ini," kata Carmelita Jumat (25/5/2018) pada acara buka puasa bersama di Rumah Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat.
Hadir dalam acara buka puasa bersama seluruh anggota INSA, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, pejabat di instansi pemerintahan, Ketua Kadin Indonesia Rosan P. Roeslani, Direktur Utama Pelindo II Elvyn G Masassya dan pakar hukum maritim Chandra Motik.
INSA sebagai satu-satunya wadah berkumpulnya pengusaha pelayaran niaga nasional Indonesia yang diakui pemerintah juga secara rutin dan konsisten aktif dalam memberikan masukan dan sumbang gagasan dalam rangka memajukan industri pelayaran nasional.
Menurut Carmelita sinergi INSA dengan intansi pemerintah mutlak dibutuhkan, khususnya komunikasi dalam merumuskan kebijakan-kebijakan baru, ataupun mencarikan solusi dari setiap persoalan kemaritiman yang muncul.
Komunikasi INSA dengan intansi pemerintah dan stakeholder lainnya, tentunya untuk menghindari jangan sampai terjadinya timbulnya cost-cost baru, yang justru kontra produktif dengan agenda bersama menurunkan biaya logistik nasional.
INSA, kata Carmelita selalu mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah yang mengarah pada pembangunan ekonomi maritim. Sebagaimana halnya direct call yang secara tidak langsung akan merangsang pertumbuhan ekonomi di daerah dan meningkatkan produk unggulan daerah untuk didistribudikan ke luar negeri maupun dalam negeri.
Pada kesempatan itu, Carmelita juga menyampaikan amanat para pengusaha pelayaran yang mengharapkan, pemerintah memegang berkomitmennya menjalankan azas cabotage.
Karena itu, ungkapnya, merupakan salah satu kebijakan yang telah memberikan dampak positif bagi industri pelayaran niaga nasional dan juga ekonomi Indonesia.
Beberapa negara bahkan sudah lebih dulu menerapkan asas cabotage sebelum Indonesia. Beberapa negara yang telah lebih dulu menerapkan asas cabotage itu seperti Amerika Serikat, Brazil, Kanada, Jepang, India, China, Australia, Phillippina dan sebagainya.
“Penerapan asas cabotage yang tertuang dalam Inpres 5/2005 dan UU No 17/2088 tentang Pelayaran perlu dijaga demi kedaulatan bangsa.”
Sementara itu, Sekretaris Umum DPP INSA Budhi Halim mengatakan, 2/3 dari luas wilayah Indonesia merupakan lautan, yang tentunya membutuhkan sejumlah perangkat dalam menjaga kedaulatannya. Selain pembangunan infrastruktur yang memadai di setiap perbatasan, juga diperlukan keberadaan badan tunggal penjaga laut dan pantai Indonesia.
Undang-undang No 17/2008 tentang Pelayaran mengamanatkan pembentukan badan tunggal penjaga laut dan pantai atau sea and coast guard. Dalam UU tersebut, pembentukan badan tunggal sea and coast guard ini paling lambat tiga tahun sejak undang-undang tersebut disahkan.
Terkait buka puasa bersama, Carmelita mengatakan buka puasa bersama merupakan agenda rutin DPP INSA setiap tahunnya, dalam rangka mempererat tali silaturahmi DPP INSA, sekaligus mensyukuri kiprah INSA yang telah konsisten mengembangkan industri pelayaran di tanah air selama ini.
Selain itu acara buka puasa bersama, juga sebagai upaya INSA meningkatkan sinergi dan kerja sama dengan seluruh stakeholder terkait, baik pemerintah maupun dengan asosiasi pengusaha terkait lainnya. (Syam S)
