"Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Ari selama memimpin maskapai pelat merah itu hanya mempersulit sektor pariwisata. Terus terang kami dengan adanya pergantian direktur utama Garuda ini, saya sebagai Ketua PHRI dari sektor pariwisata gembira banget," kata Hariyadi, di Jakarta, kemarin.

Hariyadi menambahkan, Ari  diduga merupakan aktor dibalik praktik kartel tiket pesawat yang saat ini tengah diselidiki oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Ari telah mendikte pasar sehingga menciptakan persaingan yang tidak sehat pada industri penerbangan.

Terkait lonjakan harga tiket penerbangan sejak akhir 2018. Bukan tanpa alasan, melonjaknya harga tiket membuat kunjungan wisatawan turun drastis. "Karena dia (Ari Askhara) dalam tanda petik nih yang kami bilang, dia penyebabnya yang menciptakan kartel (tiket pesawat)," ucap Hariyadi gemas.

Ditempat terpisah,   Ketua Milenial dan Jaringan Bisnis Center Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) M Pradana Indraputra menyambut baik  tindakan Menteri BUMN Erick Thohir terkait kasus yang menimpa salah satu BUMN yakni Garuda Indonesia.

“Apa yang dilakukan pak Erick Thohir sebagai bentuk penegakan integritas dan profsionalitas di BUMN kita,” kata Dana sapaan Pradana, di Jakarta Sabtu (7/12/2019).

Menteri BUMN Erick Thohir membebastugaskan Ari Ashkara dari jabatan direktur utama Garuda Indonesia per 5 Desember 2019.   Selain itu juga memberhentikan sementara  seluruh anggota direksi yang terindikasi terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam kasus dugaan penyelundupan motor gede Harley Davidson melalui pesawat baru Garuda itu. 

Pradana mengharapkan BUMN bisa terus menjadi penopang negara dan bangsa ke depan terutama dalam hal penerimaan negara.  Dana juga menilai pemberian sanksi kepada Dirut Garuda dan anggota direksi yang terindikasi terlibat dalam kasus tersebut menunjukkan publik lebih yakin bahwa dalam lima tahun mendatang.

Ke depan BUMN akan lebih profesional, lebih bersih dan lebih bergerak cepat.“Semoga hal ini bisa menjadi contoh agar direksi BUMN lainnya tidak main-main,” tegas Dana.(nda/helmi/berbagai sumber)