Kemenhub Dan Pemprov Papua Barat Tandatangani Kesepakatan Pengembangan Infrastruktur Transportasi Udara
Rabu, 12 Februari 2020, 19:15 WIBBisnisNews.id -- Kementerian Perhubungan (Kemenhub) cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara menandatangani Kesepakatan Bersama dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat, Pemkab Manokwari, Pemkab Fakfak serta Pemkab Pegunungan Arfak tentang Pembangunan dan Pengembangan Bandar Udara.
Kerja sama tersebut dalam rangka melayani aksesbilitas masyarakat dari dan ke Papua serta mendukung peningkatan perekonomian dan parawisata kawasan ini. Acara penandatanganan Kesepakatan Bersama berlangsung di Gedung Karsa, Kemenhub, Rabu (12/2/2020).
Sementara, pembangunan dan pengembangan bandara meliputi Bandar Udara Rendani di Kabupaten Manokwari, Bandar Udara Siboru di Kabupaten Fakfak dan Bandar Udara Anggi di Kabupaten Pegunungan Arfak Provinsi Papua Barat.
Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Novie Riyanto yang diwakili Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Nur Isnin Istiartono mengatakan, kesepakatan ini diharapkan dapat mendukung upaya pemerintah dalam menunjang perekonomian masyarakat di kawasan Papua Barat
"Terutama dalam upaya memberikan peningkatan pelayanan transportasi udara dari dan ke Kabupaten Manokwari, Fakfak dan Pegunungan Arfak Provinsi Papua Barat, melalui pembangunan dan pengembangan infrastruktur transportasi udara di lokasi tersebut," kata Isnin saat menyampaikan sambutannya.
Isnin menambahkan, sebagai komitmen pemerintah terhadap pentingnya konektivitas antar wilayah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi negara sekaligus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Maka pembangunan Bandar Udara merupakan satu keharusan, untuk itu kami berterima kasih atas dukungan pemerintah setempat yang peduli terhadap kebutuhan masyarakatnya akan transportasi udara.
"Saya mengimbau untuk terus meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat maupun pihak terkait yang berwenang di bidang penerbangan guna kelancaran pembangunan dan pengembangan di ketiga bandar udara," jelas Isnin.
Dalam kesempatan tersebut, Isnin juga meminta agar Pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak segera menghibahkan aset pada Bandar Udara Anggi sehingga pembangunan dan pengembangan Bandar Udara Anggi dapat dilakukan melalui pembentukan satuan kerja di bawah pembinaan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.(nda/helmi)