Kemenhub Optimalkan Program Tol Laut di Indonesa Timur
Minggu, 21 Juli 2019, 19:59 WIB
Bisnisnews.id -- Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan cq. Ditjen Perhubungan Laut (Hubla) terus memberikan perhatian terhadap konektivitas wilayah di Indonesia bagian Timur. Salah satunya dengan mengalokasikan 30 kapal perintis dan 5 kapal tol laut dari total 158 kapal yang dimiliki Kementerian Perhubungan untuk melayani masyarakat di wilayah Propinsi Maluku dan Maluku Utara sampai Papua.
Demikian disampaikan oleh Staf Khusus Menteri Perhubungan Bidang Antar Lembaga, Buyung Lalana pada acara Diskusi Terbatas Penyelenggaraan Angkutan Tol Laut di Hotel Santika Ambon, Maluku, kemarin.
Menurutnya keberadaan program tol laut terus mendapatkan dukungan Pemerintah dan faktanya dibutuhkan oleh masyarakat di wilayah Tertinggal, Terpencil, Terluar dan Perbatasan (3TP) yang telah merasakan langsung manfaat dari keberadaan tol laut. Proses diatribusi barang dan jasa ke daerah 3TP makin lancar dan dilakukan secara reguler dan terjadwal.
Implikasinya, program tol laut berdampak langsung pada penurunan disparitas harga dan konektivitas antar wilayah di Indonesia di tengah keterbatasan subsidi tol laut untuk tahun 2019. Dampak positif tersebut langsung dirasakan masyarakat dan dunia usaha di daerah terutama kawasan 3TP.
Sebelumnya, Direktur Lala Ditjen Hubla Wisnu Handoko dalam perbincangan dengan Bisnisnews.id mengatakan program tol laut harus didukung semua pihak, termasuk kementerian dan lembaga negara sampai ke Pemda dan dunia usaha lokal.
Dia mengatakan, kapal tol laut sudah disiapkan Pemerintah melalui Kemenhub. Barang muatan dari Jakarta atau Surabaya sebagai hub misalnya, disiapkan Pemerintah melalui BUMN terkait. Selama ini dari pelabuhan asal kapal berangkat dengan isi penuh.
Sinergi Semua Pihak
Sebaliknya, kata Wisnu, angkutan baliknya kapal tol laut masih kecil bahkan sering kosong. Akibatnya, biaya menjadi lebih mahal atau kurang optimal manfaat kapal tol laut tersebut.
"Idealnya, kapal tol laut dari dearah juga terisi sehingga biaya atau subsidi Pemerintah makin besar manfaatnya. Ketiadaan komoditas angkutan balik tol laut ini harus difikirkan bersama," kilah Wisnu.
Pemerintah khususnya Ditjen Hubla Kemenhub berharap Pemda dan dunia usaha di daerah bisa memanfaatkan ruang kapal tol laut untuk angkutan baliknya dengan baik. "Siapkan barang muatan kapal terutama dengan produk asal daerah baik perikanan, pertanian, hasil tambang dan lainnya. Biaya pengapalan juga lebih murah karena disubsidi Pemerintah," kilah Wisnu.
Ke depan, menurut dia, selain ketersediaan barang angkutan balik juga proses bongkar muat dan distribusi barang dari kapal/ pelabuhan ke gudang atau distributor bisa dipercepat. Dengan begitu, waktu keberangkatan kapal tol laut bisa tepat waktu.
Jika kapal terlambat berangkat dari satu pelabuhan, maka dampaknya akan berlanjut sampai satu voyage kapal tersebut. "Kondisi riil di lapangan itu masih sering terjadi bahkan memicu program tol laut menjadi kurang optimal. Untuk itu, perlu kerja keras dan sinergi semua pihak termasuk Pemda dan dunia usaha lokal dan pemangku kepentingan lainnya," tegas Wisnu.(helmi)
