Kemenhub Terbitkan Juklak PNBP Ditjen Perkeretaapian

Binisnews.id-Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terbitkan Petunjuk Pelaksana (Juklak) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) No. PM 84 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian .

Regulasi yang berlaku 26 juli 2016 itu juga sekaligus mencabut peraturan sejenis No. PM 105/2015. " Dengan terbitnya PM 84 tahun 2016 tersebut, maka peraturan sebelumnya yang mengatur hal yang sama yaitu PM 105 tahun 2015 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi," kata Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenhub Hemi Pamuraharjo, Jumat (22/7).

Juklak yang baru itu mengatur jenis pengenaan tarif atas tata cara penagihan, penyetoran, pelaporan, dan pembinaan. Meliputi tujuh jenis  tarif PNBP, yaitu  sertifikasi sumber daya manusia (SDM) perkeretaapian, sertifikasi sarana dan prasarana perkeretaapian, jasa pelayanan penerbitan izin bidang perkeretaapian, jasa pelayanan peralatan perkeretaapian, penggunaan sarana perkeretaapian milik negara, pelayanan persetujuan spesifikasi teknis sarana perkeretaapian, dan biaya penggunaan prasarana perkeretaapian/track acces charge.

Pelaksanaan PNBP dilakukan oleh Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, Direktorat Prasarana Perkeretaapian, Direktorat Sarana Perkeretaapian, Direktorat Keselamatan Perkeretaapian, dan Balai Teknik Perkeretaapian.

" Besaran tarif dari masing-masing jenis PNBP tersebut, tertera pada Peraturan Pemerintah Nomor PP 15 tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP yang berlaku di  Kemenhub " jelanya.

Hal lain yang diatur dalam peraturan tersebut yaitu, untuk sarana dan prasarana perkeretaapian milik negara yang digunakan untuk kegiatan yang berhubungan dengan kepentingan negara tidak dikenakan tarif PNBP. Kegiatan untuk kepentingan negara misalnya: kegiatan kenegaraan; pencarian dan pertolongan, bencana alam, dan bantuan kemanusiaan; kepentingan umum dan sosial; dan kegiatan yang bersifat nasional dan internasional.

Diharapkan dengan  perbaikan jenis dan besaran tarif PNBP sebagaimana diatur PM 84  tahun 2016, diharapkan pemasukan negara dari PNBP semakin meningkat dan lebih besar lagi. Tentunya pemasukan tersebut nantinya digunakan kembali untuk peningkatan-peningkatan, baik dari aspek keselamatan, kapasitas, maupun pelayanan di sektor perkeretaapian sesuai fokus kerja Kemenhub. (Dewi/Ari)