Kemenhub Terbitkan Juklak Pungutan PNBP Ditjen Hubla

Bisnisnews.id-Kementerian Perhubungan lakukan perbaikan Petunjuk Pelaksanaan (juklak) jenis tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), menyusul diterbitkannya peraturan menteri No. PM 77/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenhub, Hemi Pamuraharjo dalam siaran persnya, Rabu (20/7) menjelaskan, peraturan menteri yang mulai berlaku 26 Juli 2016 tersebut, juga mencabut peraturan yang sama yaitu PM 69 tahun 2015.

"Dengan terbitnya PM 77 tahun 2016 tersebut, maka peraturan sebelumnya yang mengatur hal yang sama yaitu PM 69 tahun 2015 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi,"jelas Hemi.

Peraturan baru itu secara teknis mengatur soal petunjuk pelaksanaan jenis dan tarif PNBP yang berlaku di sektor perhubungan laut. Meliputi enam jenis tarif, yaitu Jasa Kepelabuhanan, Penerbitan Surat Izin Kepelabuhanan, Jasa Kenavigasian, Penerimaan Uang Perkapalan dan Kepelautan, Jasa Angkutan Laut, dan Denda Administratif.

Dalam peraturan tersebut, diatur pula mengenai tata cara penerimaan, penyetoran, dan pelaporan PNBP. Pengguna jasa wajib menyetorkan secepatnya ke kas negara melalui beberapa cara penyetoran misalnya : melalui loket teller, ATM, Internet Banking , dan Electronic Data Capture (EDC).

"Untuk besaran tarif dari masing-masing jenis PNBP, sesuai dengan yang ditetapkan dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor PP 15 tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP yang berlaku di  Kemenhub,"jelasnya.

Dijelaskan, peraturan itu hanya dikenakan pada kegiatan kepelabuhanan yang bersifat komersil. Sedangkan untuk kegiatan kepelabuhanan yang non komersil, dapat dikenakan tarif PNBP sampai nol rupiah. Seperti, kegiatan kenegaraan, tugas pemerintahan tertentu, pencarian dan pertolongan bencana alam dan bantuan kemanusiaan, kepentingan umum dan sosial, bersifat nasional dan internasional, atau usaha mikro, kecil dan menengah.

Hemi dalam keterangan persnya mengakui, setelah diberlakukannya PP tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP yang berlaku di  Kemenhub, penerimaan PNBP Ditjen Perhubungan Laut meningkat dengan signifikan. Dari data Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Ditjen Perhubungan Laut, pada Tahun 2015, dari target Rp 620 miliar, realisasinya melebihi target yaitu mencapai Rp 1,6 triliun.

Diharapkan dengan  perbaikan jenis dan besaran tarif PNBP sebagaimana yang diatur dalam PM 77 tahun 2016 ini, diharapkan pemasukan negara dari PNBP semakin meningkat dan lebih besar lagi. Tentunya pemasukan tersebut nantinya digunakan kembali untuk peningkatan-peningkatan, baik dari aspek keselamatan, kapasitas, maupun pelayanan di sektor perhubungan laut sesuai fokus kerja Kemenhub.