Kemenhub Usung Skema KPBU Proyek MRT dan LRT di Jabodetabek
Selasa, 04 Februari 2020, 13:09 WIB
BisnisNews.id - Pemerintah membuka peluang investasi bagi Pemda, BUMN dan swasta pada proyek-proyek infrastruktur moda transportasi umum massal di lintas Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek).
Skema yang ditawarkan ialah, Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), seperti yang sudah dilakukan di sejumlah wilayah di Indonesia.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, pemerintah tidak bisa menanggung seluruhnya. Proyek-proyek transportasi umum massal di Jabodetabek seperti jaringan Lintas Rel Terpadu (Light Rail Transit/ LRT), Mass Rapid Transit ( MRT) tapi bisa menggunakan skema KPBU.
" Ini sudah kita inisiasi di beberapa tempat. Kalau udara itu ada di Labuan Bajo. Bukan tidak mungkin MRT dan LRT dengan pola pendanaan seperti itu," kata Menhub Budi, Selasa (4/2/2020) usai membuka Rakor
Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Transportasi Perkotaan di Wilayah Jabodetabek Tahun 2020 – 2024 di Ballroom Utama, Hotel Le Meridien Jakarta.
Menhub mengungkapkan, saat ini tengah disiapkan mekanisme skema KPBU pada proyek MRT dan LRT, agar lebih lengkap dan rinci untuk menarik investor.
Baca Juga:
Peminat Angkkutan Umum Jabodetabek Rendah
"Makanya kita lagi set up rencana itu lebih kongkret agar investor bisa tertarik. Karena dana-dana itu bisa diperoleh bila ada cross subsidi," tuturnya.
Soal subsidi silang ini, Menhub Budi mencontohkan seperti proyek apartemen yang terintegrasi dengan transportasi massal atau Transit Oriented Development (TOD). Pengembang besar, memberikan subsidi kepada pengembangan prasarananya.
Skema ini diperlukan karena dana yang diperlukan melakukan pengembangan jaringan transportasi massal seperti MRT sangat besar atau sekitar Rp. 800 miliar sampai Rp 1 triliun per kilo meter.
" Kalau untuk MRT di Tangerang kan panjangnya sekitar 20 kilo meter, jadi membutuhkan dana Rp 20 triliun," jelasnya.
Ditanya soal target realisasi, Menhub Budi mengatakan, MRT tahap pertama sudah selesai. Tahap kedua diharapkan selesai pada 2023.
" Yang sampai kota terus nanti sampai Ancol. Yang east west itu kita akan mulai 2022 selesai 2026. Nah ini inisiatif yang lain LRT dan yang lain akan dikembangkan," jelasnya.
Namun yang perlu diwujudkan dalam waktu dekat ini ialah, merealisasikan Rencana Induk Transportasi (RITJ) Jabodetabek, yang juga menjadi agenda pembahasan pada Rakor
Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) terkait Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Transportasi Perkotaan di Wilayah Jabodetabek Tahun 2020 – 2024.
" Mengaplikasikan RITJ. Yang kedua saya sampaikan kepada Kepala BPTJ Bu Polana untuk berkoordinasi dengan daerah, memetakan permasalahan yang ada. Sebagai contoh, kemacetan yang ada di Puncak harus ada solusi. Misalnya ada satu tempat parkir di suatu tempat sehingga yang boleh kendaraan tertentu. Selain itu juga harus dipikirkan membuat konektivitas yang ada MRT dengan kota Tangerang," jelasnya. (Ari)
