Kinerja Operasional Pelabuhan Dievaluasi: Apakah Efektif, Efisien, Transparan, dan Akuntabel.
Rabu, 18 November 2026, 19:01 WIB
BISNISNEWS.id – Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan lakukan evaluasi kinerja operasional pelabuhan. Tujuannya agar pelayanan kepelabuhanan berjalan terukur, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Ukuran keberhasilan.capaian kinerja tersebut didasarkan pada hasil monitoring Tim Direktorat Kepelabuhanan.
Koreksi kinerja kepelabuhanan ini mengemuka dalam diskusi serta Monitoring dan Evaluasi Laporan Capaian Kinerja Operasional Pelabuhan di Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Standar kinerja kepelabuhanan ini juga berkaitan dengan pengawasan tarif jasa kepelabuhanan.
Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 72 Tahun 2017, Penyelenggara Pelabuhan mengawasi penerapan tarif dengan memperhatikan tingkat pelayanan yang diberikan Badan Usaha Pelabuhan (BUP).
Hadir langsung para Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) di wilayah DKI Jakarta dan seluruh kepala kantor KSOP dan UPP Seluruh Indonesia yg hadir secara daring di lingkungan Ditjen Hubla.
Direktur Kepelabuhanan, Triono, menegaskan bahwa standar kinerja pelayanan pelabuhan bukan sekadar kewajiban administratif atau formalitas pelaporan.
Data kinerja harus benar-benar mencerminkan kondisi di lapangan dan menjadi pijakan dalam mengambil keputusan serta menyusun kebijakan kepelabuhanan.
“Standar kinerja pelayanan operasional pelabuhan adalah instrumen penting untuk memastikan pelayanan berjalan sesuai standar. Karena itu, data yang disampaikan harus akurat, lengkap, konsisten, dan sesuai kondisi sebenarnya di lapangan,” ujar Triono.
Menurutnya, laporan capaian kinerja punya peran strategis karena memperlihatkan pemanfaatan fasilitas, kapasitas, produktivitas terminal, hingga kebutuhan pengembangan pelabuhan.
Informasi ini juga menjadi bahan pendukung perencanaan yang selaras dengan RPJMN, Renstra 2025–2029, serta Rencana Induk Pelabuhan (RIP) yang mengacu pada Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN).
Standar kinerja ini juga berkaitan dengan pengawasan tarif jasa kepelabuhanan. Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 72 Tahun 2017, Penyelenggara Pelabuhan mengawasi penerapan tarif dengan memperhatikan tingkat pelayanan yang diberikan Badan Usaha Pelabuhan (BUP).
Triono mendorong pengawasan yang lebih ketat terhadap pemenuhan standar oleh BUP, termasuk pelaporan yang lengkap dan tepat waktu.
Penyelenggara Pelabuhan juga didorong untuk melakukan verifikasi dan evaluasi secara objektif sesuai kondisi nyata, lalu menindaklanjuti setiap ketidaksesuaian dengan langkah perbaikan.
“Laporan kinerja harus diverifikasi dulu oleh Penyelenggara Pelabuhan sebelum disampaikan ke Ditjen Hubla. Dengan begitu, data yang kita pakai benar-benar bisa dipertanggungjawabkan dan menjadi dasar pembinaan, pengendalian, serta pengawasan operasional pelabuhan,” tambahnya.
Ia menekankan bahwa penerapan standar kinerja membutuhkan kerja sama semua pihak sesuai peran masing-masing. BUP bertindak sebagai operator pelayanan, Penyelenggara Pelabuhan mengawasi penyelenggaraan pelabuhan, sedangkan Direktorat Kepelabuhanan menjalankan pembinaan teknis. (Syam)