BISNISNEWS.id - Para pengusaha angkutan umum dan barang berbasis jalan raya yang tergabung dalam Organisasi Angkutan Darat (Organda) bahas beragam isu strategis, dalam Rapimnas, di Jakarta Selasa (30/6/2026)

Isu strategis yang menjadi perhatian utama dan paling banyak dikeluhkan para pengusaha angkutan jalan raya tersebut, diantaranya soal  kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar  di sejumlah wilayah di Indonesia.

Ketua Umum DPP Organda  Adrianto Djokosoetono antrian panjang truk angkutan barang tidak terhindarkan, bahkan para sopir truk harus mengantri berhari-hari untuk mendapatkan solar.

" Kelangkaan dolar ini menjadi masalah serius, karena dampaknya sangat besar ran harus segera dibenahi pemerintah," tegas Adrianto.

Dia mencontohkan, kelangkaan solar terjadi  pada Lintas Timur Sumatera, Lintas Barat Sumatera,  Lintas Tengah Sumatera, Sulawesi, Trans-Sulawesi, Trans-Kalimantan, Bali, Papua, fan sebagian di Jawa Tengah.

" Jangan melihatnya di kota besar seperti Jakarta, coba perhatikan fi daerah-daerah itu, " tegasnya.

Dikatakan, tidak perlu bicara soal BBM subsidi, yang harus dibenahi sekarang ini adalah pemerataan distribusi dan ketersediaan stok  BBM.

" Buat apa kami diberikan solar subsidi, kalau barangnya tidak ada. Mending ditarik subsidi tapi stok BBM selalu tersedia pada semua lintasan," ungkapnya.

BBM Alternatif

Ditanya soal BBM alternatif, seperti biodisel 50 persen (B-50) berbasis minyak kelapa sawit yang campur bahan bakar solar fosil yang digadang-gadang pemerintah akan mengurangi impor minyak, dinilai  terlalu dini.

Adrianto menjelaskan, dalam beberapa kali pertemuan dengan pemerintah, pertanyaannya sama, siapkah armada yang ada menerima B50? Jawabannya pasti tidak.

" Tapi kami bisa melakukan penyesuaian, asal benar itu ada," tegasnya.

Kalau bicara secara teknologi dan teknikal, lanjut Andrianto,  ini tidak komplai dengan teknologi dunia. " Namun karena kita ini bangsa, kita harus terima, kita harus mengimprovisasi dengan menyikapinya secara  operasional".

" Nah dengan begini kos kita naik. Nah ini juga yang sebenarnya kita dari awal itu sudah ngomong.Mulai dari B20, B30, B40, terus terakhir B50. Itu pun mereka tidak mau mendengar," jelasnya.

Sekjen DPP Organda Kurnia Lesani Adnan menambahkan, pemerintah jangan lagi bicara soal BBM alternatif seperti B-50, karena pada akhirnya juga menyusahkan para pengusaha angkutan.

Dikatakan, jangan sampai B-50 nasibnya sama seperti solar, yang kerapkali hilang.  " Jadi, kalau berbicara masalah B50, bukan masalah siap dan tidak siap. Kita pasti harus menyesuaikan,"  ungkapnya.

Namun yang paling penting, lanjut  Kurnia, barangnya ada dan tersedia di seluruh SPBU. "  Supaya setiap saat, dimanapun, kita bisa beli. Nah ini yang lebih penting buat kita, " tegasnya.

Agenda lain yang juga dibahas dalam Rapimnas  Organda adalah soal target pemerintah menertibkan truk  angkutan logistik yang melakukan praktek Over Dimension Over Loading (Odol)

Pemerintah mentargetkan, mulai  2027 Indonesia  bebas kendaraan  Odol.

Menurut Adrianto, Organda setuju rencana pemerintah tersebut,  namun dirinya pesimis target pemerintah, tahun 2027 Indonesia bebas  Odol bakal terwujud.

" Tidak bisa semua harus sangat teratur, tidak bisa juga tidak diatur. Nah keseimbangan itu sangat diperlukan. Makanya kita Organda harus berkolaborasi, koordinasi tepatnya dengan pemerintah. Dalam hal ini DPP dengan kementerian atau pemerintah pusat bagaimana apa yang diatur dan apa yang tidak diatur," jelasnya.

Saat ini pemerintah tengah merumuskan, penerapan hukum dan penggunaan teknologi dalam menertibkan angkutan Odol.

Direktur Lalu Lintas Jalan Ditjen Hubdat Kementerian Perhubungan Rudi Irawan,  mengatakan, sedang dalam persiapan, agar nantinya kesalahan diarahkan pada pemilik angkutan tapi juga pemilik barang. (Syam)