Lawan Veto AS, PBB Pilih Pemungutan Suara 193 Negara

Pada Kamis 21 Desember akan ada pemungutan suara terkait konflik Yerusalem dengan ibu kota Israel (AFP)

Bisnisnews.id - Majelis Umum PBB akan mengadakan sebuah sesi darurat pada hari Kamis 21 Desember untuk memberikan suara pada rancangan resolusi yang menolak keputusan Presiden Donald Trump untuk mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel setelah Amerika Serikat memveto tindakan Dewan Keamanan PBB.

Nikki Haley, duta besar AS untuk PBB bereaksi dengan marah atas tindakan tersebut, dan men-tweet: "Hari Kamis akan ada pemungutan suara yang mengkritik pilihan kita. AS akan catat siapa saja."

Turki dan Yaman meminta pertemuan mendesak majelis beranggota 193 negara atas nama kelompok negara Arab dan Organisasi Kerjasama Islam (OKI).

Kedua negara mengedarkan sebuah rancangan resolusi pada hari Selasa 19 Desember yang kurang lebih sama seperti yang telah diveto AS, dan menegaskan kembali bahwa keputusan mengenai status Yerusalem tidak memiliki dampak hukum dan harus dibatalkan.

Mesir telah mengajukan rancangan di dewan tersebut yang didukung oleh 14 anggota Dewan Keamanan lainnya dalam pemungutan suara pada hari Senin 18 Desember.

Duta Besar Palestina Riyad Mansour mengatakan bahwa dia mengharapkan dukungan yang luar biasa atas tindakan tersebut, yang menyatakan bahwa Yerusalem adalah isu untuk diselesaikan melalui negosiasi antara Israel dan Palestina.

"Majelis Umum akan mengatakan, tanpa rasa takut akan hak veto, bahwa masyarakat internasional menolak untuk menerima posisi sepihak Amerika Serikat," kata Mansour.

Tidak ada dari 193 negara yang memiliki hak veto, beda dengan dewan di mana Amerika Serikat, Inggris, China, Prancis dan Rusia, dapat memblokir resolusi apapun.

Keputusan Trump pada tanggal 6 Desember untuk mengakui Yerusalem mematahkan konsensus internasional, memicu protes di seluruh dunia Muslim dan mendapat kecaman keras.

Sekutu utama AS : Inggris, Prancis, Italia, Jepang dan Ukraina termasuk di antara 14 negara di dewan yang beranggotakan 15 orang yang memilih tindakan tersebut.

Duta Besar AS Haley menggambarkan bahwa kekalahan 14-1 suara merupakan penghinaan dan memperingatkan tidak akan dilupakan.

Pada hari Senin 18 Desember ia memperingatkan: "Di PBB kami selalu diminta untuk berbuat lebih banyak dan memberi lebih banyak. Jadi, ketika kami membuat keputusan, atas kehendak orang Amerika, tentang dimana lokasi kedutaan AS, kami tidak berharap mereka yang telah kami bantu malah menargetkan kami."

"Kamis akan ada suara yang mengkritik pilihan kita. AS akan mencatat namanya."

Setelah bentrokan di PBB, Gedung Putih mengumumkan bahwa Wakil Presiden AS Mike Pence menunda perjalanan ke Timur Tengah yang direncanakan minggu ini. (marloft)