Kata Luhut, ketika para pengurus APG datang menemui dirinya dan menyampaikan keluhan terkait tuntutannya yang tidak direspon oleh Menneg BUMN terkait  perombakan susunan direksi.

 

Kata Luhut, semua keluhan APG maupun Sekarga akan diteruskan ke Menneg BUMN serta direksi Garuda Indonesia, asalkan tidak melakukan aksi mogok kerja pada waktu mudik lebaran. Karena ada kesepakatan itu, kata Luhut, semua keluhan APG maupun Sekarga, langsung disampaikan bahkan dikatakan saat itu langsung disambungkannya melalui telepon. 

 

"Mereka datang menemui saya, menyampaikan keluhannya, pada saat itu saya katakan, akan saya sampaikan keluhan itu asal berjanji untuk tidak melakukan mogok kerja pada saat mudik lebaran. Mereka sepakat dan langsung kita sambungkan, itu saja," kata Luhut, Senin (4/6/2018) di Jakarta, terkait upaya mediasi pilot Garuda Indonesia dengan Menneg BUMN dan direksi Garuda Indonesia.

 

Hal itu juga diakui Ketua APG Capt.Bintang Hardiono. Dikatakan, tidak ada mogok kerja pilot pada saat mudik lebaran.

 

Kendati demikian, Bintang mengakui, pihaknya telah menyampaikan tuntutan, agar pemerintah (Menneg BUMN) melakukan perombakan direksi Garuda Indonesia. Selain terlalu gemuk juga diisi oleh orang-orang yang kurang memahami bisnis penerbangan.

 

Menurutnya, pihaknya memberikan batas waktu kepada pemerintah selama 30 hari kerja, dimulai 2 Mei 2018 saat tuntutan itu disampaikan. Dalam hitungan hari kerja, menurut Bintang sampai 19 Juni 2018.

 

Dikatakan, sampai batas waktu 30 hari nanti, bila pemerintah juga tidak melakukan perombakan dan pembenahan di Garuda sesuai tuntutannya, akan dibicarakan kembali. Menurutnya, tuntutan utamanya bukan mogok kerja, melainkan meminta pemerintah memenuhi melakukan perombakan direksi Garuda Indonesia yang dinilainya sangat gemuk. 

 

Tambunnya direksi itu, kata dia hanya membuat kinerja perseroan semakin terpuruk dan menyebabkan rusaknya sistem dan keuangan perusahaan. Selain itu, gagalnya perubahan sistem penjadwalan crew yang saat itu menjadi penyebab pembatalan dan penundaan sejumlah penerbangan. 

 

Aturan lainnya yang juga harus segera dibenahi dan mengembalikan pada peraturan sebelumnya. yaitu soal pengurangan jumlah awak kabin. Misalnya, sekarang ini hanya terdapat lima awak kabin untuk melayani penumpang. Bahkan, beberapa penerbangan pada pesawat 737-800 hanya diberikan empat awak kabin. Padahal, standarnya harus terdapat enam awak kabin di setiap pesawat Boeing 737-800 agar dapat memberikan layanan standar airlines bintang lima dan memenuhi standar safety. (Ari)