Menhub Bilang, Infrastruktur Transportasi Tanggungjawab Pemerintah

Bisnisnews.id - Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi mengatakan, kementerian yang dipimpinnya mendapat mandat menyediakan  infrastruktur  transportasi.

Menhub Budj menyampaikan hal itu saat  membuka Conference dan Pameran Airport Solution Indonesia yang digelar  5-6 Desember 2018 di Jakarta Convention Center.

Harus diakui, pesatnya pertumbuhan lalu lintas udara akibat pergeseran pola konsumsi masyarakat yang berujung pada besarnya sumber daya yang dibutuhkan dalam pemenuhan ketersedian layanan prima. Untuk itu Pemerintah dan sektor swasta agar turut berkreasi dan berinovasi baik dari sisi manajemen maupun operasional.

Memhub Budi memgatakan,  pemerintah berusaha mengedepankan skema-skema Pendanaan Alternatif untuk memenuhi ketersediaan layanan jasa transportasi kepada masyarakat sesuai dengan standar Keselamatan, Keamanan dan Pelayanan Penerbangan.

"Kebijakan Kementerian Perhubungan saat ini mengutamakan penggunaan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) bagi Bandar Udara berstatus “Public Service Obligation” seperti pada bandar udara di daerah terpencil ataupun perbatasan. Untuk itu keterlibatan sektor swasta menjadi penting," jelasnya.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Polana B. Pramesti yang hadir mendampingi Menteri Perhubungan menyampaikan bahwa Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, selaku regulator penerbangan di Indonesia menyambut baik dan mendukung acara Conference dan Pameran Airport Solution Indonesia ini.

"Airport Solutions Indonesia diharapkan mampu memberikan dampak langsung pada pasar penerbangan. Di sini tempat bertemu entitas bisnis penerbangan dan diharapkan bisa terkadi kesepakatan-kesepakatan kerja sama dalam sektor penerbangan khususnya bisnis bandar udara”, ungkap Polana.

Dia mencontohkan,  menyiasati penyediaan dan peningkatan layanan jasa penerbangan kepada masyarakat, saat Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) telah ada yang berubah yang telah berubah menjadi Badan Layanan Umum (BLU), maupun yang melakukan kerja sama parsial baik dalam bentuk KSO maupun KSP.

“Kami membuka selebar-lebarnya kesempatan bagi para swasta untuk dapat ikut berpartispasi dalam menyediakan layanan jasa penerbangan bagi masyarakat. Di bawah skema kerja sama Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha, saat ini kami juga sedang melakukan penawaran kepada investor untuk mengembangkan bandara Labuan Bajo. Responnya cukup positif dari para calon investor," tuturnya.(Syam S)