Menhub Dudy: Mengelola Keuangan Negara Harus Transparan dan Akuntabilitas

BISNISNEWS.id - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengingatkan seluruh anak buahnya, dalam mengelola keuangan negara harus transparansi dan akuntabilitas atau dapat dipertanggungjawabkan .

Penegasan itu disampaikan Menhub Dudy saat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan Tahun 2024.

Komitmen ini diwujudkan melalui penguatan sistem pengawasan internal, perbaikan tata kelola penerimaan negara bukan pajak (PNBP), pengelolaan belanja, serta pencatatan aset dan persediaan secara lebih tertib dan transparan.

" Seluruh jajaran di lingkungan Kementerian Perhubungan akan segera mengambil tindakan nyata. Penguatan sistem pengawasan internal akan terus dilakukan, demikian pula perbaikan tata kelola penerimaan negara bukan pajak serta pengelolaan belanja dan aset negara agar lebih transparan dan akuntabel,” tegas Menhub Dudy di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta, Kamis (2/10/2025).

Upaya ini membuahkan hasil, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Kemenhub. Predikat ini diraih untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut dari tahun 2013-2024, menandai konsistensi Kemenhub dalam menegakkan tata kelola yang baik.

Menhub Dudy menyampaikan apresiasi atas opini WTP dari BPK tersebut. Menurutnya hal ini patut disyukuri. Ia juga mengajak seluruh jajaran Kemenhub untuk menjadikan WTP ini sebagai dorongan memperkuat integritas dan kepercayaan publik.

“Capaian ini menunjukkan keseriusan seluruh jajaran dalam menegakkan tata kelola yang baik,” ucapnya.

Pada penyerahan laporan pemeriksaan kali ini BPK juga menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan anggaran Kementerian Perhubungan Tahun 2024, meliputi: Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kemenhub Tahun 2024; Pemeriksaan atas pelaksanaan kewajiban pelayanan publik bidang angkutan kereta api kelas ekonomi Tahun 2024; Pemeriksaan atas pelaksanaan kewajiban pelayanan publik bidang angkutan laut penumpang kelas ekonomi angkutan dalam negeri Tahun 2024; Pemeriksaan atas pinjaman luar negeri Asian Development Bank (ADB) sebagai bagian dari Laporan Keuangan Kemenhub Tahun 2024 serta Pemeriksaan atas pinjaman luar negeri World Bank sebagai bagian dari Laporan Keuangan Kemenhub Tahun 2024.

Menhub juga menekankan pentingnya tindak lanjut rekomendasi BPK sebagai bagian dari komitmen perbaikan berkelanjutan. Sampai dengan Semester I 2025, tingkat penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK telah mencapai 87,29 persen. Pencapaian ini menjadi bukti nyata bahwa Kementerian Perhubungan menaruh perhatian serius terhadap setiap masukan yang diberikan, meskipun masih ada sejumlah rekomendasi yang harus segera ditindaklanjuti dengan langkah-langkah konkret.

Sebagai bentuk kesungguhan, Kemenhub juga tengah menyiapkan SOP agar seluruh unit kerja dapat menindaklanjuti rekomendasi BPK secara sistematis, terukur, dan tepat waktu.

“Kami akan menyiapkan SOP sebagai pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan dalam rangka tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, agar langkah-langkah perbaikan dapat dijalankan secara sistematis, terukur, dan tepat waktu sehingga seluruh rekomendasi BPK benar-benar ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tambah Menhub.

Turut hadir dalam kegiatan ini  Wakil Menteri Perhubungan Suntana, Pimpinan  I BPK RI  Dr. Nyoman Adhi Suryadnyana, Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK Sarjono dan jajaran Pejabat Tinggi Madya dan Pratama di Lingkungan Kementerian Perhubungan.(Syam)