Optimalisasi Aset, Balai Teknik Penerbangan-MMF Jalin Kerja Sama Pemanfaat Barang Milik Negara
Rabu, 16 Oktober 2019, 21:14 WIB
BisnisNews.id -- Kepala Balai Teknik Penerbangan, Ditjen Perhubungan Udara, Kemenhub Fellyus Noor mengatakan, pihak telah menjalin kerja sama pemanfaatan barang milik negara dengan Merpati Maintenace Fasility (MMF), anak perushaaan PT Merpati Nusantara Airlines (MNA).
Dikatakan, kerja sama pemanfaatan fasilitas bersama dengan Merpati Maintenance Facility (MMF) berjalan sejak empat bulan lalu. Melalui kerja sama antara keduanya akan memberikan kemampuan MMF dalam pelayanan mengembangkan berbagai peralatan yang lebih lengkap.
"MMF, pemanfaatan pelayanan yang ada di balai. Kita memiliki barang-barang banyak ini," kata Fellyus dalam paparannya pada Press Tours Rabu (16/10/2019)
Seperti diketahui, induk usaha MMF yaitu maskapai MNAsejak beberapa lama tida terbang. Tapi, anak perusahaan yang bergerak di bidang perawatn pesawat (MMF) tetap eksis dan melayani pelanggannya dengan baik.
"Dengan kerja sama MMF-Balai Tekpen, diharapkan perusahaan MRO itu makin baik, dan bisa mengembangkan jenis usaha yang digelutinya ke depan," jelas Fellyus.
Pejabat Kemenhub itu mencontohkan, dengan payung hukum kerjja sama pemanfaatan ini, semua peralatan yang dibutuhkan dapat dimanfaatkan secara berkala sesuai dengan kebutuhan MMF.
"Pemanfaatan fasilitas yang ada di balai. Itu poinnya. Nanti macam-macamnya ada, dia bisa pinjam alat kita tapi alat kita enggak bisa dibawa ke sana dengan dia makai. Harus dengan orangnya. Enggak boleh bawa alatnya aja harus orang sini yang menggunakan walaupun dia mampu," jelas Fellyus mantap.
Kembang Tiga Konsep Baru
Fellyus menambahkan, pihaknya mengharapkan tiga konsep baru di Balai Teknik Penerbangan. Yakni agar semua peralatan terutama prasarana yang masuk ke bandara harus melalui pengujian Balai Teknik Penerbangan.
Kedua, menurut Fellyus, peralatan yang sudah lulus uji tersebut saat akan dipasang dipastikan kembali kelaikannya.
Ketiga, peralatan yang sudah dipasang dan dipakai harus dites kembali apakah kondisinya masih normal atau sudah semestinya diganti. “Contoh ponsel ini kan pasti melalui uji Kominfo, untuk truk juga melalui uji SRUT, peralatan penerbangan ini belum ada,” terang Fellyus.
Dia berharap ketiga konsep usulan tersebut bisa segera terealisasi untuk menjamin keamanan dan keselamatan penerbangan. Seperti diketahui, Balai Teknik Penerbangan, Ditjen Hubud telah menjalin kerja sama dengan para stakeholder lainnya. Mereka itu adalah instansi Pemerintah, BUMN serta dunia usaha swasta.
"Perusahaan yang telah melakukan kerja sama bersama Angkasa Pura I dan Angkasa Pura II. Rentang kerja sama antara satu hingga lima tahun," papar pejabat Ditjen Hubud itu.
Fellyus mengatakan pihaknya juga telah melakukan perjanjian kerja sama dengan sejumlah BUMN dan swasta, di antaranya PT Aerotek Indonesia, BP3 Curug, PT Angkasa Pura I, Perum LPPNPI, PT Starcom, PT Nindya Karya, PT PP, ATKP Surabaya, Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia, PT Brantas Abipraya, PT Waskita Hutama, PT Amka, PT Inovasi Digital Elektronik dan PT Bumi Indah.
“Kerja sama yang terjadi adalah pelayanan pemanfaatan fasilitas, misalnya Airnav ada barangnya yang rusak, dia kirim barang ke kita untuk diperbaiki, begitupun misalnya Nindya untuk pelapisan landasan harus memenuhi kriteria. Jadi kita diminta bukan mendatangi,” tegas Fellyus.(helmi)
