Pelabuhan Marunda, Alternatif Hindari Monopoli Layanan Jasa Kepelabuhanan di Indonesia

Dirut PT KCN, operator Pelabuhan Marunda, Jakarta, Widodo Setiyadi (dok-helmi)

BisnisNews.id -- Direktur Utama PT Karya Citra Nusantara (KCN) operator Pelabuhan Marunda Jakarta Utara Widodo Setiadi mengatakan, sebagai  operator Pelabuhan Marunda, pihaknya menjadi pihak swasta yang mempelopori pencegahan aksi monopoli terhadap industri pelabuhan  di sekitar Tanjung Priok, Marunda Jakarta Utara dan lainnya. 

Kini Pelabuhan Marunda menjadi alternatif pelayanan kapal dan barang, khususnya untuk komoditas curah di daerah Marunda dan Jakarta Utara atau lainnya.

Memang bukan hal yang mudah menjalankan bisnis yang fair dan profesional di sektor pelabuhan. Apalagi, jelas Widodo, bisnis layanan jasa kepelabuhanan adalah industri padat modal dan padat karya untuk daerah Jawa dengan persaingan usaha yang semakin ketat, sangat sulit dilakukan. 

“Di tengah padatnya persaingan serta banyak regulasi dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang harus dipenuhi saat akan membangun pelabuhan. KCN membuktikan dirinya mampu membangun pelabuhan dan pelayanan yang baik dan profesional kepada pengguna jasanya,” kata Widodo kepada pers di Jakarta.

Sebeluumnya, Direktur Lalu Linta dan Angkutan Laut Ditjen Hubla Capt Wisnu Handoko mengatakan, pihaknya masih menghadapi kendala dalam pelayanan program tol laut, sehinga hasilnya belum maksimal.

Capt Wisnu menyatakan, ada lima titik yang bisa menjadi peluang terjadinya monopoli dalam pelayanan tol laut di Indonesia. Untuk mencegah terjadinya monopoli layanan tol laut ini, Ditjen Hubla akan mengoptimalkan sistem Informasi Muatan dan Ruang Kapal (IMRK)  dalam pelaksanaan tol laut.   

Dengan sistem IMRK tersebut,  Dirlala optimis mampu menekan bahkan menghilangkan terjadinya praktik monopoli dalam pelayanan tol laut di Indonesia. "Pelayanan jasa kapal dan kepelabuhanan makin baik, profesional  dan transparan," kilah capt. Wisnu.

Peran Layanan Kepelabuhanan

Dirut KCN Widodo Setiyadi menambahkan, layanan kepelabuhan mutlak diperlukan untuk memperlancar arus barang, jasa maupun orang sehingga tidak semuanya mengandalkan jalur darat maupun udara. 

Berdasarkan pantauan Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub, daerah Indonesia Timur memiliki potensi monopoli yang lebih besar, dibandingkan daerah lainnya, meski berdasarkan penyelidikan yang dilakukan oleh Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) lebih mengarah pada monopoli oleh operator pelayaran. 

Untuk memperlancar arus barang dari Jawa ke Indonesia bagian timur, menurut Widodo, ada 2 pelabuhan utama yang melayani yang berada di Balikpapan dan juga Makassar. Namun masih banyak pelabuhan kecil lainnya yang tersebar di Maluku, Sulawesi, Kalimantan hingga Papua yang melayani jasa bongkar muat barang dan jasa. 

"Demi mendukung program tol laut untuk memangkas biaya logistik, Pemerintah juga telah memberikan subsidi untuk bahan bakar dan juga biaya pelayaran," papar Widodo.

Tapi yang tak kalah pentingnya adalah, hadirnya jasa pelayanan alternatif bagi masyarakat seperti Pelabuhan Marunda, Jakarta Utara ini. "Melalui Pelabuhan Marunda, masyarakat bisa memilih pelayanan terbaik, sekaligus ada persaingan yang sehat dan kompetetif bagi para pelaku jasa kepelabuhanan di Jakarta atau Indonesia lainnya," tegas Widodo.(helmi)