Pelabuhan Potensial Akan Diserahkan Pihak Ketiga Melalui Skema Kerja Sama dengan Badan Usaha
Kamis, 19 November 2026, 18:32 WIB
BISNISNEWS.id - Pemerintah membuka peluang bagi perusahaan swasta national untuk mengelola pelabuhan potensial melalui skema Kerjasama denngan badan usaha.
Saat ini pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan melakukan identifikasi pelabuhan potensial untuk mendorong pengembangan infrastruktur dan peningkatan pelayanan pelabuhan di Indonesia
Rencana tersebut mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) Studi Identifikasi Pelabuhan Potensial dan Bentuk Kerja Samanya yang diselenggarakan di Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Direktur Kepelabuhanan, Triono, mengatakan bahwa keterlibatan badan usaha menjadi salah satu alternatif strategis untuk mendukung kebutuhan pembangunan dan pengembangan pelabuhan di berbagai wilayah Indonesia.
“Kerja sama pemerintah dengan badan usaha diharapkan tidak hanya menjadi sumber pembiayaan alternatif, tetapi juga mampu menghadirkan efisiensi, inovasi, peningkatan kualitas pelayanan, serta pengelolaan pelabuhan yang lebih profesional dan berkelanjutan,” ujar Triono.
Menurutnya, pelabuhan memiliki peran strategis sebagai simpul transportasi laut, penghubung antarpulau, sekaligus bagian penting dari sistem logistik nasional. Oleh karena itu, pengembangan pelabuhan perlu dilakukan secara terencana agar mampu mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan wilayah.
Dalam studi tersebut, identifikasi pelabuhan potensial tidak hanya mempertimbangkan kondisi fisik dan fasilitas yang tersedia, tetapi juga potensi ekonomi, prospek pasar, potensi arus barang dan penumpang, kebutuhan investasi, kesiapan infrastruktur pendukung, serta aspek teknis dan operasional.
Selain itu, hasil identifikasi juga harus memperhatikan kesesuaian dengan Rencana Induk Pelabuhan dan arah kebijakan pembangunan transportasi laut nasional. Dengan demikian, pelabuhan yang ditawarkan kepada calon mitra kerja sama benar-benar memiliki potensi pengembangan dan kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Setiap pelabuhan memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda. Karena itu, bentuk kerja sama yang ditawarkan harus disesuaikan dengan potensi, kebutuhan, dan kelayakan masing-masing pelabuhan,” jelas Triono.
Melalui FGD ini, Ditjen Perhubungan Laut mengharapkan masukan dari para penyelenggara pelabuhan, badan usaha pelabuhan, serta calon mitra investasi untuk menyempurnakan hasil studi, khususnya terkait kesesuaian hasil identifikasi dengan kondisi dan kebutuhan pengembangan pelabuhan di lapangan.
Triono menegaskan bahwa hasil studi tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai dokumen perencanaan, tetapi dapat menjadi dasar dalam menentukan prioritas pengembangan pelabuhan serta mendorong terwujudnya kerja sama yang efektif, transparan, dan saling menguntungkan.
“Kami ingin hasil studi ini dapat menjadi dasar konkret dalam mendorong pengembangan pelabuhan yang memberikan manfaat bagi masyarakat dan perekonomian nasional,” tuturnya. (Mut)