Pelatihan Online Untuk Kartu Prakerja Tak Seharusnya Beli Modul Sampai Rp200 Ribu
Kamis, 16 April 2020, 16:49 WIB
BisnisNews.id -- Program Kartu Prakerja merupakan berita baik bagi masyarakat Indonesia, khususnya di situasi seperti ini. Tapi alangkah lebih baik jika ada beberapa anggaran yang dapat dialokasikan secara efisien. Salah satunya insentif untuk pelatihan kompetensi dan keterampilan pekerja sejumlah Rp1 juta per anggota.
"Dana ini harusnya bisa dialokasikan oleh pemerintah yang lebih kongkrit misalkan sembako. Yang penting pemegang kartu pra kerja sudah ada screening atau assessment dulu agar tepat sasaran. Bayangkan slot 1 juta itu dialokasikan untuk sembako ini akan sangat luar biasa dampaknya," ujar pakar digital, Anthony Leong di Jakarta, Kamis (16/4/2020).
CEO Menara Digital itu menambahkan, tidak seharusnya pelatihan online yang memang disediakan oleh digital platform mitra resmi Pemerintah tersebut dipungut biaya sebanyak Rp200.000 per modul setiap orangnya.
Baca Juga
Menurut Anthony, perlu adanya transparasi seperti apa proses penunjukan dari mitra penyedia platform online tersebut. "Penerapan online seharusnya bisa membuat segala sesuatu menjadi lebih efektif dan efisien, low cost high impact," jelas Anthony.
Menurutnya, alokasi anggaran pemerintah harusnya sekali saja dibayar untuk pembentukan platform atau maintenance, tidak setiap mau mengakses modul dikenakan biaya lagi. "Harus transparan juga. Sangat disayangkan jika anggaran triliunan pemerintah tidak teralokasi dengan baik," tukas Anthony.
Pengusaha muda yang juga Fungsionaris Badan Pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) ini melanjutkan bahwa perlu adanya pembekalan yang konkret untuk penerima kartu pra kerja seperti bagaimana menjadi seorang pengusaha. Akan tetapi yang mengisi atau memberikan pelatihan juga harus dari seorang pengusaha yang sudah mengerti pasang surut bisnis.
"Pengusaha lebih bicara kepada praktek, bukan teori. Pelatihan entrepreneurship menjadi penting untuk penerima kartu pra kerja, dan teman-teman dunia usaha dari Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia serta HIPMI siap hadir untuk turut membantu pemerintah dalam menyediakan platform pelatihan kewirausahaan dan dapat digunakan secara gratis."
"Jadi, anggaran pemerintah dapat dipakai untuk memberikan bantuan seperti sembako untuk rakyat yang sedang sangat membutuhkan," tutup Anthony.(hel/helmi)
