Pelayaran Dominasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional, KADIN Singgung Masih Rumitnya Birokrasi
Minggu, 09 November 2025, 17:00 WIB
BISNISNEWS.id - Sektor pelayaran dominasi pertumbuhan ekonomi nasional, yang bukan saja memperlancar distribusi logistik tapi juga konektivitas ke seluruh wilayah di Indonesia, hingga ke pulau-pulau terpencil.
Pertumbuhan ekonomi nasional kuartal III 2025 mencapai 5,04
persen. Sektor transportasi berkontribusi 6,10 persen terhadap PDB nasional
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, sektor transportasi tumbuh singnifikan hingga 8,62 persen dan di sektor pelayaran mencatat pertumbuhan tertinggi, yakni 10,19 persen
Pelayaran nasional bukan hanya memperkuat jaringan konektivitas antar pulau di Indonesia, industri pelayaran juga berperan besar dalam menyerap tenaga kerja dan menjaga kelancaran pasokan logistik di seluruh tanah air.
Kontribusi berlapis ini
telah menjadikan sektor ini memiliki efek ganda bagi pertumbuhan ekonomi nasional.
Carmelita Hartoto, Wakil Ketua Umum Koordinator (WKUK) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Kadin Indonesia
mengatakan, dari sisi serapan tenaga kerja, BPS mencatat sektor
transportasi menyerap hingga 6,3 juta tenaga kerja per Agustus 2025.
Angka ini menunjukkan bahwa sektor ini berkontribusi sebesar 4,28 persen terhadap total serapan tenaga kerja nasional.
Menurutnya, serapan tenaga kerja di sektor transportasi yang cukup
besar ini menandakan besarnya peran sektor ini dalam menopang
kesejahteraan masyarakat.
“Jadi tidak berlebihan kalau dikatakan sektor transportasi, terutama pelayaran, merupakan salah satu nadi denyut perekonomian nasional,” ujarnya melalui siaran pers, Sabtu
(8/11/2025).
Carmelita melanjutkan, selain kontribusi langsung dari sektor
transportasi, sektor pembangunan infrastruktur juga menjadi faktor penting yang harus terus didorong, mengingat infrastruktur juga terbukti memberikan dampak berantai bagi perekonomian daerah dan nasional.
Salah satu contohnya, proyek jalan tol Trans Sumatera yang terbukti
berpengaruh terhadap peningkatan aktivitas ekonomi daerah, penyerapan tenaga kerja, dan kinerja industri menengah hingga kecil di sekitarnya.
Meski demikian Carmelita memahami, APBN pemerintah untuk
pembangunan infrastruktur cukup terbatas. Untuk itu, dibutuhkan
skema lain dalam pembangunan infrastruktur di tanah air.
Menurutnya, Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)
atau Public Private Partnership (PPP) dapat menjadi terobosan
mengubah paradigma pembiayaan infrastruktur di tanah air. Dari yang
semula berpusat pada pemerintah, menuju model kolaboratif
berbasis investasi dan pembagian risiko.
Dengan begitu, pembangunan infrastruktur tidak lagi bergantung
pada APBN, melainkan mengikutsertakan swasta nasional, baik dari segi kapasitas keuangan, teknologi, maupun inovasi.
“Tapi memang masih ada beberapa tantangan yang mesti dicarikan solusi dari skema KPBU ini, salah satunya aspek proses dan tata kelola karena birokrasi yang masih cukup rumit," jelasnya. (Syam)
