Pelindo IV Janji Tetap Support Kawasan Industri Makassar
Kamis, 19 Desember 2019, 22:33 WIB
BisnisNews.id – Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero), Farid Padang menegaskan menegaskan, tetap mensupport PT Kawasan Industri Makassar (KIMA) meski saat ini pihaknya juga sedang menyiapkan pembangunan kawasan industri di Makassar New Port.
Pemegasan itu disampaikan dalam Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Martin Manurung di The Rinra Makassar.
Pembahasan tentang kawasan industri yang akan dibangun Pelindo IV di MNP mengemuka dalam kunjungan kerja yang juga dihadiri Plt. Deputi Bidang Industri Agro dan Farmasi I Kementerian BUMN, Imam Paryanto.
Dirut Pelindo IV mengatakan bahwa nantinya pembangunan kawasan industri di lokasi Makassar New Port (MNP) Tahap III merupakan kawasan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan.
“Kawasan yang akan dijadikan sebagai lokasi proses hilirisasi industri tersebut nantinya akan dikonsesikan. Tidak akan ada monopoli, nanti pengelolaannya diserahkan kepada pihak ketiga. Pelindo IV hanya membangun kawasan industrinya saja,” jelas Farid Kamis (19/12/2019).
Menurutnya, MNP dibangun karena kapasitas penumpukan di Terminal Petikemas Makassar (TPM) saat ini sudah menyentuh angka 680.000 TEUs dari total daya tampung yang hanya 700.000 TEUs per tahun.
Ditambah lagi dengan penumpukan kapal yang mengakibatkan dwelling time atau waktu tunggu kapal di Pelabuhan Makassar. Dengan beroperasinya MNP sejak November 2018, pelabuhan baru Makassar tersebut bisa mengurai antrian kapal sehingga dwelling time yang tadinya 9 hari kini tinggal 2,15 hari bahkan bisa hanya dalam sehari jika semua dokumen kapal yang dibutuhkan lengkap.
“Dibandingkan dengan Pelindo I, II dan III, dwelling time di Pelindo IV adalah yang terendah,” ujarnya.
Kondisi itu juga, turut mendongkrak angka pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan yang saat ini sebesar 7,2 persen.
Dia menuturkan, untuk pembangunan kawasan industri di MNP, pihaknya membuka peluang investasi melalui kerja sama dengan pihak lain. “Jadi nanti ada skim kerja sama dengan swasta atau pemerintah daerah,” jelasnya. (Ari)
