Pemda Jatim Turun Tangan Benahi Arus Logistik dilintasan Ketapang - Gilimanuk

BISNISNEWS.id - Pemda Jawa Timur  memberikan perhatian serius terhadap kelancaran arus barang di lintasan  Ketapang - Gilimanuk, yang selama ini menjadi sumber kemacetan atus barang da4i Jawa menunu Bali dan Lombok atau sebaliknya.

Perhatian Pemda Jawa Timur tersebud diwujudkan dengan menggelontorkan anggaran sebeear Rp.6 miliar untuk pembenahan Dermaga Bulusan.

Pembenahan ini juga tetkait dengan penataan kawasan yang diarahkan pada penguatan konektivitas antara area Bulusan dan fasilitas penyeberangan di Pelabuhan Ketapang sehingga pergerakan kendaraan dapat dikelola lebih efektif tanpa menambah beban lalu lintas di jalan raya.

Guna memastikan program penataan itu berjalan sesuai tencana, pada Selasa (22/9/2026)
Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak megunjungi   kawasan Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi.

Dalam kunjungan tersebut, Emil bersama instansi terkait meninjau sejumlah titik strategis, dimulai dari Pelabuhan Tanjung Wangi, dilanjutkan ke Pelabuhan Ketapang yang dikelola ASDP, hingga Dermaga Bulusan.

Peninjauan dilakukan untuk melihat langsung kondisi di lapangan sekaligus memetakan langkah konkret dalam mengurai kepadatan kendaraan di kawasan Ketapang.

Corporate Secretary PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Windy Andale menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur terhadap peningkatan kelancaran layanan di kawasan tersebut.

“ASDP menyambut baik dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam memperkuat penanganan kepadatan di lintasan Ketapang–Gilimanuk yang berpengaruh langsung terhadap pergerakan masyarakat dan rantai distribusi logistik Jawa–Bali.

Karena itu, penanganannya membutuhkan sinergi seluruh pihak, baik dalam penguatan kapasitas pelabuhan maupun pengelolaan lalu lintas menuju kawasan penyeberangan,” ujar Windy.

General Manager ASDP Cabang Ketapang Media Syahrianto mengatakan, penguatan infrastruktur dan konektivitas kawasan perlu berjalan beriringan dengan pengelolaan operasional yang adaptif terhadap kondisi di lapangan.

“Dari sisi operasional, kami terus melakukan pengaturan secara dinamis dengan mempertimbangkan volume kendaraan, kesiapan kapal dan dermaga, serta kondisi cuaca dan perairan. Langkah ini dilakukan untuk menjaga kelancaran arus kendaraan dengan tetap menempatkan keselamatan pelayaran sebagai prioritas utama,” ujar Media.

Windy juga menambahkan, penataan kawasan yang terintegrasi menjadi penting mengingat Ketapang–Gilimanuk merupakan salah satu lintasan strategis yang menopang mobilitas masyarakat sekaligus distribusi logistik antara Jawa dan Bali.

“Dengan dukungan pemerintah dan koordinasi seluruh pemangku kepentingan, kami berharap langkah-langkah yang disiapkan dapat meningkatkan kelancaran layanan, memperlancar mobilitas masyarakat dan distribusi logistik, sekaligus menjaga konektivitas Jawa–Bali,” tutup Windy. (Syam)

Ke depan, ASDP akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah, regulator, dan seluruh pemangku kepentingan agar penguatan infrastruktur dan pengelolaan operasional dapat berjalan selaras. Sinergi tersebut diharapkan dapat mendukung layanan penyeberangan Ketapang–Gilimanuk yang semakin aman, lancar, dan andal bagi masyarakat maupun pergerakan logistik.

*CORPORATE SECRETARY PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)*
Press Release
PT PELNI (Persero)
No: 09.23/94/PR/IX/2026

PELNI Kembangkan Ekosistem Bisnis Kelautan dan Wisata Masyarakat Adat di Pulau Kapota

BISNISNEWS.id -  PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PT PELNI (Persero) resmikan pengembangan  ekosistem bisnis kelautan dan wisata masyarakat hukum adat di Pulau Kapota, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara pada Rabu (23/9/2026).

Program Pengembangan Ekosistem Bisnis Kelautan Wisata Masyarakat Hukum Adat ini merupakan bagian dari TJSL PELNI yang sejalan dengan Pilar Ekonomi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 10 tentang Berkurangnya Kesenjangan yang mendorong peningkatan pendapatan masyarakat, terutama kelompok masyarakat berpendapatan rendah, agar dapat tumbuh secara progresif dan berkelanjutan.

Kepala Cabang PELNI Baubau Lutfi Israr dalam sambutannya mewakili Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PELNI mengatakan program tersebut merupakan bentuk komitmen PELNI untuk mendorong potensi yang dimiliki masyarakat hukum adat di Pulau Kapota agar tidak hanya menjadi kekayaan budaya dan lingkungan, tetapi juga dapat berkembang menjadi sumber penghidupan dan kegiatan ekonomi yang berkelanjutan.

“Pulau Kapota memiliki potensi kelautan, perikanan, dan kearifan lokal yang sangat baik untuk dikembangkan. Melalui program ini, kami ingin mendorong masyarakat menjadi aktor utama dalam mengembangkan potensi tersebut sehingga dapat memberikan nilai tambah, membuka peluang usaha, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Lutfi.

Program ini berfokus pada pengembangan ekosistem bisnis berbasis produk unggulan lokal dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara aspek ekonomi dan pelestarian lingkungan.

Pelaksanaannya dilakukan melalui kolaborasi dengan Direktorat Pengembangan Masyarakat Maritime Institut Pertanian Bogor selama satu tahun, yang mencakup pendampingan, penguatan pengetahuan, pemanfaatan teknologi, serta penguatan kelembagaan masyarakat.

Adapun program tersebut meliputi pengembangan usaha perikanan tangkap, pembangunan Demonstration Plot (Demplot) budidaya ikan kerapu sebagai sarana pembelajaran dan percontohan bagi masyarakat, pendampingan kelembagaan dan teknologi penangkapan perikanan yang ramah lingkungan, serta pengembangan wisata masyarakat.

Selain itu, PELNI memberikan 100 buah life jacket kepada nelayan sebagai bentuk perhatian terhadap aspek keselamatan masyarakat dalam menjalankan aktivitas di laut.

“Program ini bukan hanya mengenai bantuan, tetapi bagaimana kita bersama-sama membangun ekosistem usaha yang dapat berjalan secara mandiri, memberikan nilai tambah bagi produk lokal, membuka peluang usaha, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Kami berharap pendampingan dan kolaborasi yang dilakukan dapat memberikan manfaat dalam jangka panjang,” tambah Lutfi.

Pulau Kapota dipilih sebagai lokasi program karena masyarakat setempat masih mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal dan sistem adat dalam pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan.

Potensi tersebut menjadi modal untuk mengembangkan berbagai kegiatan ekonomi, mulai dari usaha perikanan tangkap, budidaya perikanan, pengolahan hasil perikanan hingga penerapan inovasi yang ramah lingkungan.

Seluruh Program TJSL PELNI mengacu pada pilar Sustainable Development Goals (SDGs) yang dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan telah diadopsi dalam Program TJSL BUMN. Selain pilar sosial, TJSL PELNI juga mencakup pilar ekonomi, lingkungan, serta tata kelola dan hukum. (Syam)