Pemerintah Perlu Kembangkan Energi Alternatif Berbasis Kotoran Yang Murah Melimpah
Jumat, 17 Januari 2020, 20:22 WIB
BisnisNews.id -- Makin tingginya kebutuhan masyarakat pada bahan bakar LPG yang kini makin memberatkan subsidi di APBN, harus membuat bangsa ini makin kreatif dan inovatif. Harus ada bahan gas alternatif yang dapat dipilih langsung oleh masyarakat untuk menggantikan LPG.
Sementara, bahan baku gas sebagi energi alternatif banyak tersedia di Indonesia. Sayang, bekum semua potensi itu dikembangkan menjadi energi alternatif yang bernilai ekonomi dan bermanfaat bagi rakyat.
"Seharusnya program gas alternatif seperti tai kuda, kerbau dan sapi, serta kentut hewan dapat dikembangkan sedari dulu. Jika itu bisa dilakukan, maka kebutuhan pada LPG makin berkurang. Dan beban subsidi energi khususnya LPG bisa ditekan," kata peneliti AEPI Salamuddin Daeng di Jakarta, Jumat (17/1/20200.
Dikatakan, barbagai program energi ramah lingkungan, energi alternatif, energi baru dan terbaharukan yang dikembangkan Kementerian ESDM dari belum menunjukkan hasil apa apa dalam dua dasawarsa terakhir.
"Energi berbasis "kakus manusia", sampah organik dan lain sebagainya gagal menuai hasil. Padahal, sudah mengorbankan anggaran yang sangat besar dalam proyek proyek Kementerian ESDM yang tidak kecil," jelas Daeng lagi.
Kuras Subsidi di APBN ?
Akibatnya kini, menurut Daeng, masyarakat sangat bergantung pada LPG. Konsumsi LPG bersubsid saja di Indonesia telah mencapai 7 miliar kg. Sementra subsidi LPG oleh APBN mencapai Rp69 triliun setahun. "Konsumsi LPG dan subsidi LPG terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Subsidi LPG adalah kelompok subsidi paling besar dalam APBN saat ini," papar peneliti muda itu.
Pemerintah sekarang, menurut Daeng, tampaknya tak memiliki jalan keluar lagi. Sebagian besar LPG harus diimpor dari luar negeri, sementara pemerintah tak lagi memiliki uang dalam menjalankan subsidi terhadap barang impor semacam ini.
"Pemerintah sekarang lebih fokus bagaimana mengembalikan dana haji, dana Jamsostek, dana taspen, dana asabri, dana perusahaan asuransi dan dana bank bank serta dana pensiun karyawan BUMN, yang dipinjam pemerintah melalui surat utang negara atau obligasi negara," kilah Daeng.
Ditengah upaya pemerintah mencabut subsidi LPG 3 kg sebagai strategi penghematan APBN, maka Kementrerian ESDM seharusnya menyertakan program energi alternatif berbasis tai kuda, kerbau dan tai sapi sebagai pilihan yang dapat diambil masyarakat untuk menggantikan LPG 3 kg.
"Dengan demikian pencabutan subsidi LPG tidak menyebabkan masyarakat kesulitan mendapatkan bahan bakar, baik dari sisi keterjangkauan maupun akses harganya. Jangan giliran ada masalah baru ada akal, mestinya ada persiapan yang matang menyambut masalah yang diperkirakan pasti terjadi semacam ledakan subsidi LPG," tegas Daeng.(helmi)
