Pemprov DKI Jakarta Segera Terapkan ERP Atau Jalan Berbayar ?
Minggu, 06 Oktober 2019, 08:48 WIB
BisnisNews.id -- Kadishub DKI Dr. Syafrin Liputo, ATD, MT mengatakan kita sudah tertunggal jauh, dibandingkan pertumbuhan kendaraan di Kota Jakarta. Olehnya, kita harus segera move on termasuk menyegrakan kebijakan electronica road pricing (ERP) atau jalan berbayar di ruas-ruas tertentu.
Insya-Allah dalam waktu dekat, kata Syafrin, kita akan jalankan kebijakan electronic road pricing (ERP) di beberapa ruas jalan utama di Kota Jakarta. "Intinya, kita ingin transportasi di Ibu Kota harus lebih baik dan mudah diakses serta terjangkau," jelas Syafrin di Jakarta.
Apapun kebijakan itu, menurut dia, kalau untuk kenyamanan dan keselamatan bertransportasi untuk warga Jakarta dan sekitatnya pastilah kita dorong kebijakan Pak Gubernur DKI Jakarta (Anies Baswedan). "Beliau sangat konsen itu dan mendukung penerapan ERP itu," papar syafrin menambahkan.
Kebijakan ERP sudah lama direncanakan di Kota Jakarta, bahkan sduah pernah dilelang. Sayang, karena sesuatu dan lain hal sampai sekarang belum bisa diaplikasikan.
Namun dibawah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Kadishub Syafrin bertekad untuk segera menjalankan kebijakan ERP tersebut. "Bersama pihak terkait, kita akan segera menerapkan ERP itu," kata dia mantap.
Pembatasan Usia Kendaraan
Sementara, Arry salah seorang pelanggan Grab juga mengakui kalau efek kebijakan Gage cukup terasa. Faktanya, ruas jalan arah ke Tomang yang biasa dilaluinya dan masuk "jalur neraka" menurut Arry saat ini jauh lebih baik.
"Saya kalau mau ke Badara Soekarno-Hatta pasti lewat ruas jalan ini. Dan ampun, macetnya sudah sangat luar biasa. Tapi, sekarang mendingan," aku Arry, yang sehari hari bekerja di salah satu perusahaan di kawasan Jln. Gajah Mada Jakarta Barat itu.
Lain hanya dengan Avilius, pengemudi grab, di Jakarta beranggapan bahwa kebijakan Gage masih belum cukup, mengingat dampaknya pada pnggiran. "Kalau di tengah Kota Jakarta mendingan. Tapi jalan-jalan di pinggiran Jakarta, waduh macet luar biasa," tutur Avilius.
Lebih lanjut, Avilius mengatakan bahwa kebijakan Gage ini masih kurang, kalau mau pemerintah terapkan saja sekalian pembatasan usia kendaraan. "Sebenarnya tak perlu bersusah payah mikirin Gage. Bagi mereka yang banyak duit ini, justru akan nambah kendaraan dari 2 bisa jadi 4," papar Avilius sambil tersenyum.
Jika tak mau pusing, menurut dia, maka sebaiknya terapkan saja pembatasan usia kendaraan 15 tahun di Kota Jakarta. Jadi tak usah pusing mikirin gage terus.
Avilius, oria berdarah Dayak- Pontianak itu mengaku sudah 25 tahun di Jakarta ini menambahkan langkah awalnya Pemerintah harus ada dana talangan untuk membeli kendaraan yang sudah tidak masuk kategori (usia lebih dari 15 tahun) lalu dihancurkan. "Tentu dengan harga dibawah harga pasar, tapi ini harus berlaku buat semua kendaraan bermotor," usul Avilius lagi.
"Memang menyelesaikan masalah tidak semudah membalikkan telapak tangan, kata orang bijak. Tapi, semua memang harus kembali pada political will Pemerintah, untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak, plus minus pasti ada," urai Avilius.
Namun untuk menyelesaikan masalah kemacetan di Jakarta, meurut Avilius, dibutuhkan keseriusan, ketegasan dan komitmen serta konsistensi dalam menjalankan sebuah program terkait kebijakan di sektor transportasi.
Kalau langkah ini tidak segera diambil maka tentu kita tidak akan pernah keluar dari masalah kemacetan yang sudah mengancam semua kota kota provinsi seiring pertumbuhan ekonomi, penduduk, dan tentunya pertumbuhan kendaraan yang sangat sulit kita tahan.
Dampknya, Pememerintah harus berfikir untuk selalu membangun jalan walaupun dengan segala keterbatasan anggaran dibanding kebutuhan. "Pertumbuhan kendaraan nasional rata rata 11% sementara pertumbuhan jalan hanya 1 %," sebut Avilius mengutip data Pemerintah.
Tentu kita berharap kebijakan pembatasan usia kendaran sudah harus difikirkan dan semua stakeholder harus mendukung dalam rangka percepatan penanganan masalah lalu lintas di Kota Jakarta.
Jangan anggap masalah ini menjadi resep untuk semua. "Ini hanya satu usulan, untuk bisa keluar dari maslah di Kota Jakarta. Hanya ada satu kata jika semua ingin, yakni komitmen," tegas Avilius.(bima-helmi)
