Pemutaran Film G30S/PKI Kok Jadi Polemik ..." Ada Apa .... ?"

Oleh: Baba Makmun

Penulis adalah wartawan senior, tinggal di kawasan Pejaten Timur Jaksel.

Bisnisnews.id-Nonton bareng (nobar) film Pengkhianatan G30S/PKI (Gerakan 30 September/PKI) ternyata mengundang polemik ramai. Tentu ini tidak aneh. Sebab, Partai Komunis Indonesia (PKI) memang masih menjadi topik bahasan menarik di negeri kita ini.

Awalnya nobar itu merupakan perintah PanglimaTentara Nasonal Indonesia (TNI) Jenderal Gatot Nurmantyo kepada jajaran TNI. Perintah itu tertuang dalam Surat Telegram dari Mabes TNI tanggal 18 September 2017.

Jadi, sesungguhnya ini urusan internal serdadu. Namun, karena menyangkut PKI, apa boleh buat, banyak pihak berkepentingan, sekaligus ada pihak-pihak pula yang berbenturan. Itu sebabnya ia menjadi topik empuk untuk dipolemikkan.

Menko Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Jenderal (Purn) Wiranto mengimbau semua pihak agar nobar ini tidak dipolitisasi. Nada sama disuarakan Menteri Pertahanan Jenderal (Purn) Ryamizard Ryacudu.

Imbauan ini bak angin lalu. Faktanya, polemik dan politisasi makin seru. Malah, ibarat bola salju, politisasi terus menggelinding makin besar. Perkembangan seperti ini, apakah menguntungkan atau merugikan masyarakat luas? Biarlah nanti dijawab oleh sejarawan, politisi, dan akademisi.

Jenderal Gatot mengatakan, film ini dimaksudkan untuk mengingatkan prajurit terhadap salah satu fakta sejarah, sekaligus untuk meningkatkan kewaspadaan. Peristiwa ini jangan sampai terjadi lagi. Dia menegaskan, nobar ini tidak bertujuan politik.

Namun, Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Effendi Simbolon justru mencurigai Panglima TN sedang berpolitik. “Sebagai orang politik, (saya kira) ada-lah ya (muatan politis). Kalau mau nonton, ya nonton aja, prajurit siap ya, kalau sudah dibuat instruksi ya,” kata anggota Komisi I DPR ini di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (20/09/17).

Salah satu potongan di film G30SPKI

Dia mempertanyakan mengapa Panglima mewajibkan anak buahnya nobar. Film ini dibuat pada masa Orde Baru untuk kepentingan politik pemimpin Orde Baru, bukan semata-mata mengedepankan fakta sejarah. "Kita sekarang ada di zaman reformasi. Kita sudah putus dengan Orde Baru. Kita perjuangkan reformasi ini dengan darah," katanya.

Lagi pula, masih ada beberapa film lain yang bertema sama. “Mengapa hanya film Pengkhianatan G30S/PKI yang diharuskan ditonton? Mengapa tidak semua film tema PKI disuruh ditonton? Mengapa pula nobar itu harus dengan surat resmi Panglima TNI, mengapa tidak imbauan saja?” tanya Effendi.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanudin Muhtadi, PhD berpendapat senada. Kata dia, Panglima TNI sedang “bermain” politik. Sebab, sangat sulit untuk tidak mengaitkan politik dalam perintah nobar ini.

"Kalau ada imbauan nobar film ini jangan dipolitisasi, itu tidak mungkin. Sebab, sekarang tahun politik menyongsong pilkada (pemilihan kepala daerah) tahun depan dan pilpres (pemilihan presiden) tahun 2019. Apa saja bisa dipolitisasi," kata Burhan.

Burhan pun tidak dapat mengesampingkan persepsi bahwa Panglima TNI punya target politik. “Mungkin Pak Gatot punya keinginan jadi cawapres (calon wakil presiden) untuk Pak Jokowi tahun 2019, atau bisa juga cawapres lawannya Pak Jokowi. Hampir tidak mungkin tidak mengaitkan nobar ini dengan politik,” kata Burhan dalam wawancara dengan Kompas TV pada Sabtu sore (23/09/17).

Memang terasa janggal imbauan jangan memolitisasi nobar film PKI. Sebab, PKI sendiri adalah partai politik. Ketika terjadi peristiwa tahun 1965, partai ini berstatus partai politik, bukan organisasi massa. Peristiwa 30 September 1965 sendiri bertujuan untuk merebut kekuasaan politik pemerintahan.

Andai kata berhasil menggulingkan pemerintahan saat itu, PKI leluasa mengubah politik nasional Indonesia sesuai dengan ideologinya. Rakyat pun patuh mengikuti arah politik sesuai ideologi tersebut, dan kemungkinan besar Indonesia menjadi negara komunis.

Perintah nobar ini pun dapat dirangkaikan dengan sejumlah peristiwa yang terjadi sebelumnya. Perintah Panglima TNI dikeluarkan hanya berselang beberapa jam dari peristiwa penyerbuan kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Menteng, Jakarta. Penyerangan berlangsung pada Minggu malam (17/09/17) sampai Senin dinihari (18/09/17).

Saat itu di kantor YLBHI ada kegiatan bertemakan tentang pencarian kebenaran peristiwa pemberontakan PKI tahun 1965. Bagi para penyerbu, ini merupakan kegiatan politik simpatisan PKI. Mereka menyerbu karena sebelumnya sudah terprovokasi politik melalui media sosial.

Di tengah masyarakat pun sekarang muncul desas desus tentang hidupnya kembali paham komunis di Indonesia. Siapa sumber yang mengembuskannya belum jelas benar. Bahkan, menurut Yandri Susanto, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (DPP PAN), sudah ada orang yang secara terang-terangan memproklamasikan diri sebagai PKI.

"Seharusnya orang itu sudah ditangkap. Sebab, PKI dan paham komunis dilarang sesuai Tap MPR No 25/1966. Orang itu berarti sudah melanggar hukum," kata Yandri dalam pamer cakap di TVOne baru-baru ini.

Tentu tidak dapat pula dilupakan tudingan Ustadz Alfian Tanjung, Dosen Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (Uhamka), yang mengatakan Presiden Jokowi dikelilingi banyak orang PKI. Malahan, Presiden Jokowi sendiri pernah diisukan sebagai PKI pada masa kampanye pilpres tahun 2014.

Sebelumnya, Alfian Tanjung pun mengatakan mayoritas kader PDIP adalah orang PKI. Polisi sudah menangkap Alfian untuk memertanggungjawabkan ucapannya itu. Banyak orang melihat, Alfian sedang 'memainkan' PKI sebagai komoditas politik.

Rentetan kasus dan peristiwa politik ini, dan peristiwa politik lainnya, sangat sulit untuk tidak dikaitkan dengan perintah Panglima TNI. Pergunjingan rakyat seputar PKI di warung kopi pun sudah telanjur dipenuhi aroma politik. Dan, setiap kali isu PKI mengedepan, para politisi ramai-ramai 'menggorengnya' untuk kepentingan dan tujuan politik masing-masing. (**)

Baca Juga:

- Memupuk Pemahaman Sejarah kelam di Film G30 S PKI