Perbanyak Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik, Menteri Jonan Minta Pemerintah Daerah Ikut Fasilitasi
Minggu, 25 Agustus 2019, 07:31 WIB
BisnisNews.id -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan mengatakan, saat ini sekitar 2.000 unit Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) yang sudah dibangun dan beroperasi, dan untuk mendukung kebijakan Pemerintah untuk mempercepat pengembangan dan penggunaan kendaran listrik di Indonesia.
Oleh karenanya, perlu ada penambahan SPKLU agar memudahkan pengguna menemukan lokasi pengisian ulang baterai. SPKLU tersebut hendaknya di lokasi yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
"Ada sekitar 7.500 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang dioperasikan di bawah Pertamina, dan itu bisa kerjasama untuk dipasangkan SPKLU. Kemudian bisa dipasang juga di kantor-kantor publik atau pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah," terang Jonan, di Denpasar, Bali, kemarin.
Seperti diketahui, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 tahun 2019 tentang Percepatan Progam Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) Untuk Transportasi Jalan. PP ini akan menjadi payung hukum bagi kendaraan listrik. Dengan adanya payung hukum pengembangan kendaraan bermotor listrik (KBL). Kebijakan ini mendorong percepatan penyediaan infrastruktur pengisian bagi KBL berbasis baterai, yang meliputi fasilitas pengisian ulang (charging).
Selain itu, Menteri Jonan mengungkapkan SPKLU juga dapat dipasang di fasilitas umum maupun fasilitas sosial yang saat ini sedang gencar dibangun oleh Pemerintah pusat maupun daerah. Banyaknya pusat perbelanjaan menurut Jonan juga perlu dipasang SPKLU, agar para pengunjung dapat dengan mudah menemukan tempat pengisian ulang baterai.
Keberadaan SPKLU ini harus mempertimbangkan kemudahan akses oleh pemilik KBL Berbasis Baterai, disediakan tempat parkir khusus SPKLU dan tidak mengganggu keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas.
Jonan menjelaskan, penggunaan KBL serta jumlah SPKLU akan berjalan dengan baik jika pemerintah daerah juga memberikan dukungannya.
"Ini tergantung dari dorongan pemerintah daerah. Saya sangat berharap setiap gubernur dan setiap kepala daerah, bupati atau walikota mendorong ini dan memfasilitasi. Saya kira PLN akan senang, karena mindsetnya sekarang itu bukan orang butuh listrik cari PLN, tapi PLN butuh pelanggan untuk jual listrik lebih banyak," tandasnya.(helmi)
