Peristiwa Pejagan-Brebes Tanggungjawab Negara

Bisnisnews.id--Peristiwa kemacetan menakutkan yang terjadi di Pejagan -Brebes Jawa Tengah hingga puluhan kilo meter yang menewaskan puluhan orang itu bukan sepenuhnya menjadi beban Kementerian Perhubungan  selaku koordinator  angkutan  lebaran tingkat  nasional.  Lebih tepatnya, ini menjadi tanggungjawab negara  untuk menjelaskannya kepada masyarakat.

Pakar Transportasi yang juga peneliti pada laboratorium transportasi Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata, Djoko Setijowarno, menegaskan, pelaksanaan peristiwa penting yang telah dilaksanakan bertahun-tahun tersebut melibatkan kemeterian terkait, lembaga pemerintah non kementerian, Polri termasuk juga pemerintah daerah.

"Artinya ini bukan sepenuhnya menjadi tanggungjawab satu kementerian seperti Kementerian Perhubungan yang ditunjuk sebagai koordinator tingkat nasional," kata Djoko pada Bisnisnews.id, Rabu 6 Juli 2016, terkait peristiwa mengenaskan pada puncak arus mudik lebaran.

 Dijelaskan, masing-masing kementerian mempunyai fungsi dan  tanggungawab untuk memperlancar kegiatan arus mudik, termasuk Polri Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat dan Pemerintah Daerah. "Yang jadi pertanyaan saya, bagaimana fungsi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas tersebut,"kata Djoko.

 Menyinggung soal jalan tol Pejagan--Brebes Timur  sepanjang 20,3 km yang diresmikan Presiden RI Joko Widodo, untuk menyambut arus mudik lebaran 2016 yang banyak pihak dikatakan menjadi salah satu penyebab peritiwa mengerikan itu terjadi. Menurut Djoko, jalan bebas hambatan itu berada dibawah kendali Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sehingga tidak bisa langsung menyalahkan Kementerian Perhubungan selaku koordinator. 

"Ini adalah tanggungjawab bersama, dimana negara hadir di dalamnya untuk melayani dan melindungi rakyatnya. Tugas kordinator adalah mengkoordinir, terma0suk juga koordinasi dengan Pemeritah Daerah," kata Djoko.

JATUH KORBAN

Menyinggung soal jatuhnya banyak korban dalam peristiwa puncak arus mudik di Pejagan-Brerebes Timur tersebut, Djoko menjelaskan, harusnya semua pihak instropeksi diri, termasuk Polri dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Pera, dan jangan lagi peristiwa memalukan ini digunakan untuk saling menyalahkan.

 Djoko menjelaskan, ada empat cacatan penting pada penyelenggaraan angkutan lebaran 2016. Yaitu 1. Berdasarkan data Korlantas untuk arus  mudik disebutkan, angka kecelakaan tahun 2015 (1.022), tahun  2016 (856), turun 16 persen. Korban tewas tercatat 175 orang  (2016),  229 orang  (2016), turun 25 persen. 

Melihat data itu, nampaknya tujuan pemerintah tercapai, tapi hal ini lebih dipengaruhi oleh kondisi  macet dan lajunya rendah. Sehingga sangat wajar kalau dikatakan kecelakaan menurun,  dan ini bukan karena kesadaran tapi karena kondisi.

 2. Rekayasa lalu lintas yang dilakukan Korlantas bukan sekedar buka tutup dan buat contra flow. Akan tetapi untuk mengendalikan volume kendaraan sebesar mudik lebaran, harus dilakukan simulasi. Oleh  sebab itu Korlantas hausnya meminta pendampingan dari Tim TRAFIC ENGINEERING  atau ahli lalu lintas yang  dapat mensimulasi dan memprediksi kapan terjadi hambatan, serta dapat memberikan alternatif penanganan.

3. Informasi terakhir,  korban meninggal dunia sudah mencapai 20 orang, walau tidak seluruhnya akibat kemacetan, yang membuat pemudik stress. Belum lagi ada pemudik yang stress berat dengan berteriak teriak histeris. Sungguh ironis dan tragis. Kejadian ini mungkin hanya terjdi di Indonesia.

 4. Percepatan pembangunan TOL TRANS JAWA yang akan dgenjot pemerintah, bukan jaminan memperlancar kegiatan arus mudik. Tapi yang diuntungkan adalah ATPM karena penjualan  kendaraan roda empat meningkat pesat. Dan ini telah terbukti setiap tahun.