Uus Sumirat

 

*) Penulis adalah praktisi, pemerhati Polhukam dan penggiat pemerintahan bersih.

 

 

Bisnisnews.id - Pemilihan Kepalan Daerah (Pilkada) sudah di depan mata. Spanduk dan baliho yang menampilkan para calon mewarnai setiap sudut kota dan desa. kunjungan para kandidat ke desa, rumah ibadah, pasar dan yayasan jompo termasuk masuk ke gang-gang sempit menjadi biasa untuk menarik simpati masyarakat.

 

Namun yang perlu dicatat adalah, Pilkada bukan sebuah jaminan lahirnya pemimpin daerah ideal. Karena realitanya, banyak Kepala Daerah masuk bui. Jadi makan uang rakyat. Apa yang salah ?

 

Pilkada serentak 2018

 

Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan, 27 Juli 2018 waktu pencoblosan serentak. Tercatat 171 daerah mengikuti Pilkada. Rangkaian pesta demokrasi serentak ini akan dimulai 10 bulan sebelum hari pencoblosan. Itu berarti tahapan dimulai Agustus 2017. 

 

Pilkada serentak 2018 akan lebih besar daripada Pilkada sebelumnya. Sebanyak 171 daerah Berikut daerah yang mengikuti Pilkada 2018 (tingkat Provinsi 17, Kota 39 dan Kabupaten sebayak 115).

 

Beberapa nama sudah bermunculan dengan memasang baliho yang mewarnai jalan-jalan dan sudut-sudut kota, bahkan dilengkapi dengan penawaran janji yang memikat untuk membius nalar rakyat dalam pelaksanaan pencoblosan nanti.

 

Namun, kita bisa melihat dewasa ini tingkat Tindak Pidana Korupsi ("TPK") oleh kepala Daerah terus meningkat. Prosentase kenaikannya pun konon lebih dari 200 persen dalam kurun waktu 2010-2017. Padahal semua calon Kepala Daerah selalu menjanjikan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN ...

 

Penyebab TPK

 

Mengapa pelanggaran ini bisa terus terjadi ? Menurut hemat penulis, perbuatan Kepala Daerah yang dikategorikan sebagai TPK itu setidaknya terjadi karena tiga hal. Pertama,  karena memang itikad buruk yang sudah dimiliki oleh pejabat yang bersangkutan. Jadi sudah ada niat sejak awal kalau terpilih akan mengumpulkan kekayaan dari jabatannya sehingga dalam perjalannya banyak melahirkan kebijakan-kebijakan korup di dalam pengelolaan (keuangan) daerah. 

 

Kedua, karena keterbatasan pengetahuan (kebodohan) si Kepala Daerah. Hal ini antara lain ditunjukan dengan tidak atau kurang memahaminya praktik-praktik pemerintahan yang baik, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah sehingga dalam pelaksanaannya tidak menerapkan disiplin anggaran.

 

Ketiga, Korupsi by sistem, dimana dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersangkutan sudah terpola lingkungan birokrasi yang korup dan berisi orang-orang berjiwa korup. Jadi sudah berjalan sebuah sistem dan prosedur yang mampu membuat pejabat Kepala Daerah secara tak disadari sudah melakukan TPK.  

 

Jadi, orang baik dan terpelajar sekalipun secara tidak sadar "dijebak" oleh system sehingga mereka terikat oleh sistem tersebut yang pada akhirnya mampu memojokan si Kepala Daerah sebagai pelaku TPK. 

 

Berdasarkan data,  pada 2014, tercatat 56 kasus korupsi yang disidik KPK. Tahun 2015 jumlahnya meningkat menjadi 57 kasus, dan pada 2016 naik lagi menjadi 99 kasus.

 

Berdasarkan data, hingga 30 September ada 78 penyidikan kasus korupsi. Pejabat negara yang paling banyak menilep uang rakyat justeru kalangan wakil rakyat, baik DPR maupun DPRD yakni sebanyak 23 orang.

 

Para kepala daerah dari tingkat gubernur hingga wali kota atau bupati berjumlah 10 orang. Jabatan yang juga rawan korupsi adalah pejabat eselon I, II, dan III yakni 10 orang. Dari kalangan swasta yang terlibat korupsi juga tak sedikit yakni 28 orang.

 

Modus korupsi yang paling sering dilakukan adalah penyuapan. Pada 2014 ada 20 kasus penyuapan, tahun 2015 naik menjadi 38 kasus, dan 2016 naik lagi menjadi 79 kasus penyuapan, dan tahun ini hingga 30 September sudah mencapai 55 kasus penyuapan. (*)