Reformasi Peradilan Polandia, EU Ambil Tindakan Disipliner

Ribuan orang di seluruh Polandia telah melakukan demonstrasi menentang usulan reformasi tersebut

Bisnisnews.id - Komisi Eropa telah meluncurkan langkah-langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Polandia, dengan mengatakan bahwa reformasi yudisial yang direncanakan mengancam supremasi hukum.

UE mengatakan bahwa 13 undang-undang baru telah memungkinkan pemerintah untuk mengganggu pengadilan secara signifikan.

UE memberi Polandia tiga bulan untuk mengatasi hal ini.

Namun pemerintah konservatif Polandia mengatakan keputusan itu politis. Dikatakan bahwa reformasi diperlukan untuk mengekang inefisiensi dan korupsi.

Ribuan orang di seluruh negeri telah melakukan demonstrasi menentang reformasi yang direncanakan.

Komisi Eropa, yang telah memantau situasi di Polandia selama hampir dua tahun, meminta Polandia untuk:

• Tidak memberlakukan usia pensiun lebih dini untuk hakim saat ini
• Menghapus kekuatan diskresioner presiden untuk memperpanjang mandat hakim Mahkamah Agung
• Menghapus rezim pensiun baru untuk hakim termasuk kekuatan diskresioner Menteri Kehakiman
• Mengembalikan independensi dan legitimasi Majelis Konstitusional

Wakil Ketua Komisi, Wakil Presiden Pertama Frans Timmermans, yang telah melakukan pembicaraan dengan pemerintah Polandia yang dipimpin oleh Partai Hukum dan Keadilan, mengatakan bahwa tidak ada opsi lain karena keseluruhan strukturnya terpengaruh.

"Setelah dua tahun mencoba berdialog, tentu saja kami frustrasi karena kami belum mencapai apa yang kami inginkan, jadi sekarang kami mendorong dewan dan Parlemen untuk mendukung kami," katanya dikutip dari BBC.

Langkah-langkah disipliner, yang disebut Pasal 7, dapat menyebabkan penangguhan hak suara Polandia di KTT Uni Eropa.

Tapi situasinya tidak mungkin menghasilkan apa yang disebut "opsi nuklir" karena akan mengharuskan semua negara anggota untuk menyetujui, dan Hungaria telah berjanji untuk memblokir langkah tersebut.

Situasi tersebut menimbulkan potensi diplomatik bagi Perdana Menteri Inggris Theresa May yang akan bertemu dengan rekannya di Polandia, Mateusz Morawiecki pada sebuah KTT di Warsawa, Kamis 21 Desember.

Morawiecki mengatakan bahwa Uni Eropa telah mengambil pandangan sepihak dan bahwa negaranya berhak melakukan reformasi. (marloft)