Rencana Distribusi Tertutup LPG 3 Kg Harus Dikaji Mendalam Dan Adil
Selasa, 21 Januari 2020, 09:28 WIB
BisnisNews.id -- Rencana Pemerintah/ Kementerian ESDM melakukan distribusi tertutup terhadap komoditas LPG 3 kg di Tanah Air harus dikaji secara mendalam. Proses ini harus melibatnya seluruh pemangku kepentingan, dengan memperhatikan kearifan lokal yang ada.
"Dan harus dipastikan, LPG bersubsidi itu tepat sasaran, dan dinikmati orang-orang miskin yang berhak. Jangan sampai salah sasaran dan dinikati orang-orang kaya di negeri ini," kata Direktur Puskepi Sofyano Zakaria di Jakarta.
Menurut (distribusi LPG secara tertutup) sudah Pernah dilakukan di Malang, Bali, Tarakan, Batam , Gunung Kidul DIY. Namun, tidak diketahui keberhasilannya dan hingga saat ini distribusi masih dijalankan secara terbuka seperti di daerah lainnya.
Seharusnya rencana program distribusi LPG 3 kg secara tertutup direncanakan dan dipersiapkan secermat mungkin sehingga tidak hanya menjadi uji coba serta tidak buru buru disampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Jika sudah pasti, dan dipersiapakn secara optimal, baru disampaikan ke masyarakat.
"Informasi yang tidak benar, justru bisa menimbulkan “panic buying” yang akhirnya akan menimbulkan masalah baru bagi pemerintah," jelas Sofyano saat dikonfirmasi BisnisNews.id.
Menurut dia, distribusi LPG 3 kg juga tidak bisa dikatakan "Tidak Tepat Sasaran", karena tidak ada Peraturan Pemerintah (PP) yang tegas dan jelas terkait siapa pengguna yang berhak atas elpiji 3 kg. "Dan juga tidak ada sanksi hukum terhadap pelanggarannya," kilah pengamat energi ini.
Tak Mengulang Kasus BBM Solar
Melakukan distribusi LPD 3 kg tertutup dan mengalihkan subsidi kepada orang langsung untuk tujuan mengurangi beban Pemerintah atas subsidi, menurut Puskepi, pada dasarnya harusnya dilakukan secara adil.
Pasalnya, menurut Sofyano, Pemerintah tidak akan melakukan hal yang sama misalnya terhadap BBM solar subsidi yang ternyata nyaris bisa dibeli bebas oleh siapapun dan nyaris tak dikoreksi naik harga jualnya;
Jika Pemerintah yakin bisa mengalihkan subsidi LPG 3 kg kepada orang langsung, maka seharusnya ini juga bisa dilakukan kepada BBM solar subsidi yang pada nyatanya pembeli dan penggunanya adalah kendaraan berbahan bakar solar. "Masalah ini bisa menimbulkan rasa ketidak adilan bagi masyarakat," kilah Sofyano.
"Terus membengkaknya subsidi elpiji tidak semata disebabkan oleh pengguna tak tepat sasaran tapi juga bisa disebabkan naiknya harga LPG 3 kg dunia dan tak pernah dikoreksi naiknya HET LPG.
"Sejak program konversi minyak tanah ke LPG dijalankan tak pernah dikoreksi harganya. Sejak tahun 2007 Pemerintah mematok HET sebesar Rp4.250/kg," tegas Sofyano.(helmi)
