Tol Laut Belum Maksimal, Kini Disiapkan Kontainer Masuk Desa
Rabu, 27 Februari 2019, 11:33 WIB
Bisnisnews.id - Program tol laut dengan pola port to port belum maksimal atau hanya menurunkan harga 15 - 20 persen. Kini dicoba cara lain yaitu, kontainer masuk desa (end to end) sehingga komoditi yang menjadi kebutuhan masyarakat langsung ke tengah-tengah konsumen.
Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut telah membahas rencana itu bersama Maritime Research Institute Nusantara (MARIN). Gagasan baru ini diharapkan mampu menurunkan harga dan meningkatkan daya beli karena barang langsung ke masyarakat.
Tahap awal seluruh barang-barang dipisatkan di desa pulau terluar di Indonesia, yaitu Desa Essang Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara. Selanjutnya juga akan difokuskan ke daerah Memberamo dan Boven Digoel Papua.
Kontainer masuk desa ini dibuat untuk memaksimalkan program tol.laut agar bisa dirasakan langsung masyarakat dan bukan.para bandar atau pedagang besar. Dalam empat tahun ini program tol laut belum maksimal dan hanya menurunkan harga 15 - 20 persen.
Dana subsidi yang digelontorkan pemerintah setiap tahunnya untuk menopang pogram Tol Laut masing-masing untuk PSO Penumpang kelas ekonomi sekitar Rp. 1,8 Triliun. Angkutan laut perintis Rp. 1,2 Triliun, Tol Laut Angkutan barang kontainer Rp. 300 Miliar dan Angkutan Ternak sekitar Rp. 60 Miliar.
Mengacu data yang ada, menurut
Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Capt. Wisnu Handoko anggaran yang digelontorkan pemerintah multiplier effect yang diperoleh negara dan masyarakat relatif kecil.
Wisnu juga mejelaskan, konsep perintis (ship promote the trade) harus dilihat bukan hanya dari aspek komersial tapi juga dari rasa keadilan.Yaitu hak terhadap akses transportasi laut. Dengan sistem end to end, barang langsung ke konsumen diharapkan daya beli lebih meningkat dan lebih egektif
"Kami ingin sampai ke.konsumen, tidak lagi hanya sampai pelabuhan," tutur Wisnu Rabu (27/2/2019) di Jakarta.
Kontainer masuk desa ini, ungkapnya akan segera diwujudkan untuk memperkuat konektivitas ekonomi desa dan nasional melalui program tol laut.
Selain mampu menurunkan disparitas harga, program kontainer masuk desa diharapkan dapat memastikan ketersediaan berbagai bahan pokok dan penting di wilayah desa yang selama ini belum maksimal.
"Program Kontainer Masuk Desa ini akan mempermudah akses pemasaran hasil komoditas desa ke berbagai wilayah, baik dalam maupun luar negeri yang selama ini menjadi kendala banyak desa di Indonesia sehingga ekonomi desa pun akan tumbuh dan berkembang ke arah yang lebih baik,” kata Wisnu.
Wisnu menjelaskan, program kontainer masuk desa merupakan rencana yang sangat "practicable" untuk diimplementasikan agar barang yang diangkut dengan kontainer Tol Laut itu secara berjenjang dalam level konektivitas bisa diteruskan oleh kapal-kapal perintis laut, kapal perintis penyeberangan dan kapal-kapal Pelayaran rakyat sebagai armada semut.
Kementerian Perhubungan bersama Pelindo Marine Service anak perusahaan PT. Pelindo III Surabaya juga akan menyiapkan mini kontainer (minicon) dengan ukuran yang memungkinkan bisa masuk ke wilayah pedesaan dan pulau terpencil yang tidak memiliki infrastruktur jalan raya yang lebar dan hanya mampu diangkut dengan truk kecil atau mobil bak terbuka.
Selain itu, pemerintah juga mendorong integrasi moda Tol Laut dengan moda darat, baik angkutan sungai maupun angkutan jalan yang dapat melayani angkutan barang sehingga proses distribusi logistik bisa mencakup end-to-end yang dimulai dari penjual barang sampai penerima barang.
Kata Wisnu, publik harus tahu, program tol laut ini merupakan gabungan dari elemen program kewajiban pelayanan publik (PSO) yang terdiri dari angkutan laut penumpang kelas ekonomi atau yang dikenal sebagai kapal putih Pelni, angkutan laut perintis yang dikenal dengan kapal Sabuk Nusantara, Tol Laut Angkutan Barang atau dikenal dengan nama Kontainer Tol Laut, dan angkutan kapal khusus ternak.
Sebagai informasi, Kemenhub telah menyiapkan kapal perintis milik negara dengan ukuran 200 GT - 2000 GT dengan kapasitas angkut 30.000 penumpang, untuk mendukung kapal tol laut membawa logistik ke daerah-daerah hinterland atau daerah-daerah yang berada di sekitar pelabuhan yang disinggahi kapal tol laut, yang tidak bisa dijangkau dengan kapal tol laut.
Baca Juga
Terkait muatan balik dari tol laut yang belum optimal, Kementerian Perhubungan menyiapkan strategi reefer container dan melakukan revisi tarif muatan balik hingga 50 persen serta merevisi tarif jasa kepelabuhanan untuk mengurangi cost kegiatan bongkar muat di pelabuhan.
Selain itu juga mendorong pihak terkait seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, PT. Pelni, Djakarta Lloyd, PT. ASDP, PT. Semen Indonesia, BULOG, PT. RNI, PT. PPI dan Pelindo I hingga IV serta Pemerintah Daerah berperan aktif dalam mengoptimalkan muatan balik tol laut dengan meningkatkan sinergi melalui program Rumah Kita atau gerai maritim. (Syam S)
