Tuding Jokowi Pencitraan, Prabowo Blunder .....

 Oleh: Baba Makmun

 Jika Indonesia kuat dan disegani, itu akan lebih mudah untuk membantu kaum Rohingya mendapatkan hak-hak penghidupan yang layak dan aman. Artinya, Indonesia harus mampu mewujudkan sebagai 'negara super power.' Itu bisa dilakukan, kalau mau.

Bisnisnews.id-Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Prabowo Subianto menyindir, bantuan pemerintah Indonesia untuk etnis Rohingya di Myanmar hanya pencitraan. Sebab, Indonesia masih lemah dan miskin. Tidak bisa si lemah membantu yang lemah dan si miskin membantu yang miskin.

"Kirim bantuan pun tak sampai kadang-kadang," kata Prabowo dalam orasi pada Aksi Bela Rohingya 169 di depan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Sabtu (16/09/17). Menurut dia, sebelum memberikan bantuan ke luar negeri, Indonesia harus kuat dulu di dalam.

"Percaya sama saya, kalau kita kuat, kaum Rohingya kita bantu, kita beresin. Kita harus kuat untuk bantu orang lemah," katanya.

Jika Indonesia kuat dan disegani, itu akan lebih mudah untuk membantu kaum Rohingya mendapatkan hak-hak penghidupan yang layak dan aman.

"Mereka menindas kaum Muslim Rohingya. Kalau kita berkuasa, kita akan lindungi semua suku, agama, kita memberi keamanan dan perdamaian,"kata mantan jenderal ini.

Pemerintah dan rakyat Indonesia memang telah mengucurkan bantuan untuk etnis Rohingya. Sebagian merupakan bantuan logistik, sebagian lagi dalam wujud fasilitas kesehatan dan pendidikan. Itu merupakan bantuan kemanusiaan yang disalurkan ke Myanmar dan Bangladesh. Di Bangladesh kini terdapat ratusan ribu pengungsi Rohingya.

Prabowo jelas menekankan Indonesia harus menjadi super power (adidaya), setidaknya di kawasan ASEAN, sebelum membantu rakyat negara lain yang lemah dan teraniaya. Kalau masih lemah, Indonesia tak perlu membantu. Indonesia hanya akan dipandang sebelah mata.

Kalau mengikuti alur pikir Prabowo, Indonesia sekarang harus berfokus pada pembangunan ekonomi dan militer besar-besaran supaya menjadi kuat. Selama pembangunan berlangsung, Indonesia tak usah menggubris berbagai persoalan kemanusiaan regional dan internasional.

Dengan kata lain, pemerintah mestinya mengerahkan segala daya dan dana untuk membeli kebutuhan militer atau alat utama sistem persenjataan (Alutsista). Misalnya, pesawat tempur, tank, senjata berat, bom, teknologi, dan pengembangan skill personil. Berapa dana yang harus disediakan? Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Cukup lima tahun? Prabowo tak menyinggungnya.

Baca Juga:

- Bangladesh Serukan, Myanmar Tarik Kembali Pengungsi Rohingnya

- Kim Jong Un dan Trump Saling Kecam

- Sidang Keamanan PBB Indonesia Tadatangani Laranan Nuklir

- Penyidik PBB Tuntut Akses Penuh ke Myanmar

- AS Sumbang 32 Juta Dolar Untuk Rohingnya

- Apartemen untuk kepentingan rakyat ? Kata Siapa !!!!

Imigran Rohingya di perairan Thailand. ©AFP PHOTO/Christophe Archambault

Tampak Prabowo terlalu menyederhanakan persoalan. Sebab, biaya militerisasi sangat mahal. Dengan APBN sekarang pada kisaran Rp2100 triliun, andai kata semuanya ditumpahkan ke militer, masih jauh dari mencukupi. Lantas untuk membangun ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan menciptakan lapangan kerja, dari mana duitnya?

Dari sisi ini, alur pikir Prabowo dapat dinilai utopis. Tampak pula wawasannya masih terpasung oleh latar belakang dia sebagai militer. Seolah-olah jika militer kuat, semua persoalan mudah dibereskan. Pensiunan jenderal ini tidak becermin pada Korea Utara (Korut). Negara ini memiliki kekuatan militer sangat besar, bahkan punya nuklir yang menggetarkan negara-negara besar. Apakah serta merta Korut menjadi adidaya di kawasan regional? Ternyata tidak.

Ini baru satu aspek, militer. Aspek lain, ekonomi, bagaimana membangunnya menjadi super? Tidak segampang membalik telapak tangan. Setidaknya dibutuhkan waktu 30-40 tahu. Tiongkok saja, yang mengawalinya pada 1970-an, baru belakangan ini menjadi salah satu raksasa ekonomi internasional.

Kembali ke Rohingya. Etnis ini terzalimi di negeri sendiri, sehingga harus mengungsi. Mereka terdiri atas anak-anak sampai lanjut usia. Bangladesh adalah tetangga Myanmar yang ketiban pulung. Kondisi pengungsi memprihatinkan. Jika tak mendapat bantuan logistik, mereka tewas. Bantuan itu bersifat urgen.

Rohingya adalah bencana kemanusiaan. Prabowo mengabaikan aspek ini. Baginya, aspek kemanusiaan itu tidak penting. Etnis Rohingya tewas atau tidak, itu bukan urusan Indonesia.

Jadi, apa boleh buat, kritik Prabowo terhadap pemerintah mengundang banyak opini, persepsi, dan spekulasi. Sebagian masyarakat berspekulasi bahwa Prabowo sedang mencari panggung politik menyongsong pemilihan presiden (Pilpres) 2019.

Dia berkampanye terselubung untuk mendongkrak popularitas. Sebagai bakal calon presiden, dan kemungkinan besar akan melawan petahana, Prabowo berusaha menjatuhkan Jokowi. Bantuan ke Rohingya dia anggap peluang emas untuk meraih simpati. Dia sedang melakukan pencitraan dengan cara mengkritik Jokowi melakukan pencitraan.

Dari sudut ini rasanya Prabowo melakukan blunder. Rohingya bukan hanya urusan pemerintah, melainkan seluruh rakyat Indonesia. Mereka tergugah oleh penderitaan Rohingya. Pemerintah dan rakyat sependapat, ini bukan persoalan agama tapi kemanusiaan, yang memerlukan uluran tangan.

Apa mau dikata, sang purnawirawan letnan jenderal ini termakan bumerangnya sendiri. Sebab, dalam kasus Rohingya ini, apa yang dilakukan Jokowi sudah mendapatkan simpati tinggi dari seluruh rakyat Indonesa. (*)

-Penulis adalah wartawan senior, tinggal di kawasan Pejaten Timur Jaksel.