Urus Tol Laut, Namarin: Kemenhub Lebih Baik Ambil Langkah Lebih Esensial

Kapal Tol Laut sedang sandar dan membongkar muatan di pelabuhan di daerah KTI (dok-hubla)

BisnisNews.id -- Saat ini Kementerian Perhubungan (Kemenhub) seperti ingin mencari kambing hitam atas gagalnya program Tol Laut untuk menurunkan disparitas harga bahan pokok antar wilayah di Indonesia. Salah satunya adalah dengan menindak para  pedagang di daerah yang diduga "memainkan" harga.

Tindakan ini justru akan  memperburuk suasana.  Kemenhub bukan mencari solusi tapi menciptakan masalah baru. Dari pada memberikan sanksi kepada pedagang yang dinilai tidak berdampak secara umum pada kontribusi Tol Laut.

"Kemenhub lebih baik mengambil langkah yang lebih esensial. Misalnya dengan membuat grand desain program Tol Laut," kata Direktur Namarin Siswaanto Rusdi menjawab BisnisNews.id di Jakarta.

Seperti diketahui, Pemerintah/ Kemenhub tampak semakin kepanikan menyikapi kondisi riil di lapangan. Kemenhub akan memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang memanipulasi data barang yang dikirim lewat Tol Laut.

“Mereka (Kemenhub, red) makin panik. Presiden maunya terjadi disparitas harga karena ada program Tol Laut, tapi yang terjadi malah sebaliknya,”  kilah Siswanto.

Menurutnya, program Tol Laut ini dilaunching oleh Presiden Jokowi tahun 2015. Artinya sudah hampir 5 tahun program ini berjalan. Trayek dan junmlah kaal tol laut yang dioperasikan juga bertambah.

"Tapi sampai sekarang, kita tidak pernah melihat grand desain atau blue print Tol Laut yang dibuat Kemenhub seperti apa,” terang Siswanto.

Karena tidak memiliki grand desain yang,  maka Siswanto menyebut langkah-langkah yang diambil Kemenhub selalu sifatnya tambal sulam. “Misalnya sekarang ada wacana mau tambah kapal lagi. Mau berapa banyak lagi kapal yang mau ditambah. Dan sebanyak apapun kapal ditambah, jika tidak ada grand desain yang jelas, program ini tetap tidak akan bisa menurunkan disparitas harga antar wilayah," terang Siswanto.

Bukan tak mungkin, berujung pada Presiden Jokowi marah-marah lagi, lalu Kemenhub cari kambing hitam lagi.  "Kejadian itu tentu sangat tidak diharapkan lagi, termasuk bagi Kemenhub sendiri," kilah Siswanto. 

Temukan 7 Kontainer ?

Tim Gabungan yang terdiri dari Timsus Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Bareskrim Mabes Polri, Polda Sulawesi Utara (Sulut), Lanal Sangihe dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sangihe, Sulut, mengamankan 7 (tujuh) kontainer yang memuat sejumlah barang kebutuhan pokok yang tidak sesuai manifest dan data yang dilaporkan.

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Capt. Wisnu Handoko menerangkan penemuan 7 kontainer tersebut merupakan tindaklanjut dari rapat terbatas Presiden Joko Widodo,  Kementerian Perhubungan dan para Menteri terkait adanya dugaan penyimpangan Standard and Procedure (SOP) atau mekanisme penyelenggaraan program Tol Laut.

"Dugaan awal adanya penyimpangan ini adalah ditemukannya fakta bahwa meskipun tarif biaya angkut atau Tol Laut sudah disubsidi sehinga jauh lebih murah dari tarif umum, harga sembako di tempat tujuan masih tinggi, sehingga muncul dugaan bahwa terjadi penyimpangan manifest yang tidak sesuai dengan jenis barang yang dikirimkan," tandas Capt Wisnu.(nda/helmi)