Warga Korban Banjir Minta Pemkot Bekasi Tertibkan DAS dan IMB Tak Benar
Senin, 09 Maret 2020, 06:45 WIBBisnisNews.id -- Banjir yang melanda Jakarta dan Bekasi dua bulan terakhir menjadi masalah serius yang dibahas warga dalam pertemuan dengan anggota DPRD Kota Bekasi di RW 19 Kota Baru, Bekasi Barat. Warg meminta Pemkot Bekasi bersikap tegas, menertibkan daerah airan sungai (DAS) khususnya Kali Cakung dan Kali Bengkong yang melintasi pemukiman Harapan Baru I dan II. Dan kasus hampir sama dihadapi warga di DAS sungai di Bekasi atau daerah lain di Indonesia.
Dalam pertemuan yang dihadiri anggota DPRD Kota Bekasi H. Bambang Supriyadi di masa reses serta menyerap aspirasi warga di dapil itu, warga menyampaikan masalah utama yaitu banjir yang terus mengancam dan cenderung lebih besar dibandingkan sebelumnya.
Sayang, jawaban politisi PPP itu kurang tegas dan belum memberikan kepastian kepada warga khususnya korban banjir di Harapan Baru I. "Katanya, akan dilakukan normalisasi Kali Cakung. Tapi, paling cepat awal tahun 2021, karena sekarang aru dianggarkan" kata Khaerani Iman, saat menyampaikan hasil pertemuan dengan DPRD itu.
Selain itu, DPRD juga menjanjikan upaya lain, yaitu normalisasi Kali Bengkong, yang debit airnya tinggi sehingga menggenangi warga Harapan Baru I dan Harapan Baru Regency, tempat tinggal Bambang Supriyadi juga.
Tapi, jawaban DPRD masih juga mengambang. Karena belum ada kepastian, kapan normalisasi kali atau pengerukan itu akan dilakukan. "Katanya masih akan dibahas lagi, dan hasilnya disampaikan dalam pertemuan berikutnya," kata Khaerani menirukan.
Normalisasi Sungai dan IMB
Sementara, dari beberapa warga RT 10 (Purwatmoko) mengusulkan agar segera pengerukan Kali Cakung dan Kali Bengkong dipercepat menjadi tahun 2020. Hal itu guna mencegah banjir yang kembali terulang khususnya yang menimpa warga Harapan Baru I dan II.
"Banjir yang menggenangi Harapan Baru I dan II, serta daerah lain daliran sungai di timur Kota Jakarta itu, karena Pemkot Bekasi tidak tegas dan menerbitkan izin mendirikan bangunan (IMB) secara tidak benar. IMB itu tak sesuai dengan Perda/ RTRW yang telah disusun Pemkot Bekasi sebelumnya," kata Purwatmoko.
Dalam kasus Kali Cakung misalnya, aku dia, banyak bangunan seperti rumah warga, atau bangunan bahkan gudang industri di daerah ini yang menyalahi peruntukan lahannya. "Lahan yang seharusnya daerah resapan air atau aliran air Kali Cakung dibuat bangunan. Akhirnya, saat hujan turun air meluap ke rumah warga dan tak lancar mengalih ke sungai/ BKT," jelas Purwatmoko.
Mantan aktivis buruh itu meminta, Pemkota Bekasi mengeluarkan IMB secara baik dan benar. Jangan lagi ada penyimpang dari RTRW, sehingga berdampak pada bencana lingkungan seperti banjir, longsor dan lainnya.
"Bagi bangunan atau industri di DAS Kali Cakung, diminta keluarkan dana CSR-nya untuk menormalisasi Kali Cakung. Atau, mereka membuat area penampungan atau saluran sungai sebagai kompensasi lahan sungai yang sudah disalahgunakan selama ini.
Dalam hal ini, menurut Purwatmoko, butuh sikap tegas Pemkot Bekasi. Tegakkan aturan secara adil dan benar, serta jangan korbankan warga. "Sedang DPRD, bisa mengawasi dan mengawal kerja Pemerintah, termasuk program kerja di dapil mereka, dalam hal ini Harapan Baru I dan II, Bekasi Barat," terang Purwatmoko.
Warga juga mendesak agar Pemkot Bekasi segera menertibkan daerah aliran sungai (DAS) Kali Cakung dan Kali Bengkong. "Tertibkan rumah atau bangunan lain yang menyalahi RTRW atau bangunan yang IMB-nya diterbitkan dengan menyalahi aturan," pinta Arek Suroboyo itu.
Tanggul Dan Pokso Banjir
Pada kesempatan tersebut, Abiem (mengusulkan agar dipasang tanggul khususnya di ujung Jln Kelapa Sawit I). Bisa dengan membuat tanggul permanen atau dipasang dengan tumpukan pasir, sehingga air dan sampah tak langsung masuk ke depan rumah warga bahkan merembes ke dalam rumah.
Abiem menambahkan, sejauh ini pihak warga khususnya di RT 10/19 cukup proaktif dan langsung membuat Posko Banjir saat musim banjir. Langkah proaktif ini, hendaknya juga bisa dilakukan warga lainnya.
Abiem juga menambahkan, kepedulian dan peran serta masyarakat secara swadaya ke Posko Banjir RT10/19 juga sangat dirasakan manfaatnya. "Kita tak pernah berharap banjir, tapi sikap hati-hati dan waspada itu harus tetap dikedepankan," tegas Abiem.(nda/helmi)