30 Bandara dan Pelabuhan UPT Dilepas,   APBN Hemat Rp 80 Miliar

Bandara Sentani papu

Bisnisnews.id-Pemerintah mentargetkan, sebanyak 20 pelabuhan dan 10 bandara UPT (unit pelaksana teknis) di bawah Kementerian Perhubungan dalam tahun ini sudah bisa dikelola langsung oleh BUMN, BUMND dan swasta dengan skema Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan Kerjasama Operasional (KSO).

Penyerahan pengelolaan itu, kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi akan mengurangi beban APBN rata-rata Rp 70 miliar per tahun atau total Rp 800 miliar. Anggaran sebesar itu dialihkan membangun proyek-proyek infrastruktur di daerah-daerah tertinggal dan terluar yang bisa dirasakan masyarakat.

"Bapak Presiden selalu ingin membuat APBN kita itu efektif. Dengan dukungan swasta, pekerjaan-pekerjaan kita akan memberikan dampak yang lebih baik, lebih besar dan signifikan," kata Menhub Budi.

Kendati demikian Menhub Budi mengakui, baru BUMN dan BUMD yang berani mengelola langsung pelabuhan maupun bandara. "Swasta diberikan peluang penuh untuk mengelolanya, namun nampaknya masih belum ada yang berani, dan yang lebih mudah sekarang ini adalah BUMN maupun BUMD, kita butuh cepat," jelasnya.

BUMN maupun BUMD yang sudah diserahkan pengelolaannya, didorong bekerjasama degan swasta." Nantinya mereka (Swasta) tetap dilibatkan, bekerjasama," jelasnya.

Menhub menyampaikan, dengan kerjasama tersebut, maka dampak pekerjaan yang dihasilkan akan lebih baik, lebih besar dan signifikan. "Bapak Presiden selalu ingin membuat APBN kita itu efektif. Dengan dukungan swasta, pekerjaan-pekerjaan kita akan memberikan dampak yang lebih baik, lebih besar dan signifikan," kata Menhub.

Kerjasama BUMN. BUMD dan swasta, lajut menhub Budi, dapat mengurangi pengeluaran belanja di daerah. Sepeti diketahui pemerintah butuh dana untuk membangun daerah terluar dan terpinggir.

"Dengan kita melakukan kerjasama ini, nanti APBN, belanja barang, belanja modal, juga SDM, yang tadinya kita alokasikan untuk pelabuhan dan bandara tersebut, bisa kita alihkan ke pelabuhan dan bandara lain yang lebih kecil," tambah Menhub.

Sebagai contoh, Bandara Tanjung Karang. Setiap tahunnya Kemenhub keluarkan anggaran untuk perawatan, belanja, dan lainnya, namun, income yang didapat kecil. Untuk itu, dengan adanya kerjasama dengan swasta, maka dana APBN dapat dialokasikan ke bandara dan pelabuhan lain.

Lebih lanjut, Menhub menjelaskan range terkecil dan terbesar yang bisa dihemat oleh Pemerintah untuk mengalokasikan dana pada pembangunan pelabuhan dan bandara di tempat lain.

"Range terbesar di Bandara Tanjung Karang dan Bandara Sentani. Di sana APBN kita 50 Miliar. Nanti kita akan dapat 10 sampai 20 Miliar, artinya negara akan hemat Rp 70 Miliar.

Menhub mengilustrasikan, penerimaan negara di bandara itu rata-rata hanya 10 miliar. "Nah, kalau kita bikin range 10 Miliar sampai 70 Miliar, kalau ditotal jumlahnya bisa mencapai 800 Miliar. Mungkin kita bisa bangun 40 pelabuhan dan 20 bandara di tempat-tempat lain, yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat di pinggir," jelasnya.

Dalam percakapan jarak jauh (Video Conference) yang dilakukan sejumlah Kepala UPT dan KSOP di awasan Timur Indonesia, Selasa (5/9/2017), Menhub juga menyampaikan bahwa dirinya akan melakukan kunjungan ke Bima dan Waingapu untuk menyaksikan MOU antara KSOP Bima dan KSOP Waingapu dengan PT Pelabuhan Indonesia III.

"Tadi kita sudah diskusi dengan teman-teman di Bima dan Waingapu. Hari Minggu (10/9/2017) saya akan ke Bima untuk lihat MOU antara KSOP Bima dan Pelindo 3. Fungsi-fungsi operasional akan dilimpahkan ke Pelindo 3, sedangkan fungsi-fungsi keamanan tetap dilakukan oleh Kemenhub. Hari Minggu itu juga dilakukan MOU di Waingapu,” tutup Menhub.

Proses MOU tersebut ditargetkan selesai pada Desember 2017. Menhub menegaskan segala prosesnya harus ada kepastian hukum. Video Conference dengan menggunakan fasilitas Distrik Navigasi Ditjen Perhubungan Laut diikuti oleh sejumlah pelabuhan dan bandara diantaranya Jayapura, Kupang, Benoa, Bitung, Tanjung Karang, dan Bima. Pemantauan langsung oleh Menteri Perhubungan ini dimaksudkan untuk memastikan dan mengetahui kesiapan dari masing-masing palabuhan dan bandara tersebut.(Syam S)