AP II Pastikan, Juli 2018 Bandara Kertajati Majalengka Melayani Angkutan Haji

Bisnisnews.id - Sebagai pemegang konsesi pengelolaan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB), PT Angkasa Pura II (AP II) memastikan, Juli 2018, bandara yang berada di Kecamatan Kertajati kabupaten Majalengka Jawa Barat sudah bisa melayani angkutan jemaah haji.

Konstruksi dan infrastruktur jalan non tol atau alteri yang menjadi akses menuju ke bandara, Mei 2018 sudah selesai. Sedangkan progres pembangunan sisi darat dan udara hingga kini telah mencapai 80 persen.

Di sisi udara, PT AP II melakukan perpanjangan landasan pacu (run way) dari semula 2.500 meter menjadi 3000 meter, sehingga bisa di darati pesawat berbadan lebar (wide body).

President Director PT AP II, Muhamad Awaludin menjelaskan, perecepatan pembangunan terus dilakukan sejak ditandatanganinya dokumen Kerja Sama Operasi (KSO) pengelolaan Bandara BIJB pada 22 Januari 2018 lalu di Bandung. Dimana dalam kesepakatan itu, PT AP II mendapatkan konsesi pengelolaan bandara selama 17 tahun.

"Sejak kami menandatangani KSO, langsung pembangunan dikebut. Termasuk kami perpanjang runway menjadi 3000 meter. Dengan demikian, pelayanan angkutan haji Jawa Barat tahun ini sudah bisa langsung diberangkatkan dari bandara di Kerta Jati," kata Awaludin.

Akses jalan arteri dan simpang susun sebagai pendukung utama menuju bandara, yang langsung menghubungkan jalur arteri Kabupaten Majalengka itu kini tengah dikebut pengerjaannya oleh Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Aksebilitas menuju Bandara Kertajati, selain arteri juga didukung dengan jalur Tol yang langsung akan terhubungn ke Tol Cipali dengan interchange di kilometer 157. Konstruksi jalan bebas hambaan itu diperkirakan baru akan direalisasikan pada awal 2019 seiring selesainya Tol Cisumdawu.

Khusus jalan arteri yang ditargetkan Mei 2018 selesai itu, menurut Manajer Bidang Teknik Unit Manajemen Proyek (UMP) PT BIJB Hidayat Effendi menyedot biaya sekitar Rp 77 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD) Jawa Pemprov Jawa Barat.

Target Revenue

Sesuai Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), Awaludin mengaku optimis target pendapatan usaha 2018 sebesar Rp 9,4 triliun akan tercapai, seiring dioperasikannya Bandara Internasional Jawa Barat dan Banyuwangi Jawa Timur.

Awaludin dalam pemaparan kinerja perseroan 2018 bau-baru ini menjelaskan, dari target Rp 9,4 triliun atau tumbuh 17,6 persen tersebut, meliputi EBITDA Rp 3,68 triliun (tumbuh 6,11 pesen), arus passenger termasuk Bandara Internasional Jawa Barat dan Banyuwangi sebesar 119 juta penumpang (tumbuh 12,9 pesen).

Dia mengaku target sebesar itu akan terlampui, selain adanya dua bandara baru yang dikelolanya, perseroan juga telah memformulasikan strategi dengan mengembangkan portopolio melalui sejumlah anak perusahaan dengan melakukan kerjasama pengelolaan bandara-bandara yang diserahkan pemeritah dengan pola KSO dan Kerjasama Pemanfaatan.

Yakni Bandara FL Tobing Sibolga, Bandara maimun Saleh Sabang, Bandara Fatmawati Soekarno di Bengkulu, Bandara Internasional H.A.S Hanadjoeddin Belitung, Bandara Internasional Radin Inten II Lampung dan Bandara Tjilik Riwut Palangkaraya.

Dukungan pencapaian target usaha itu juga diharapkan sebesar 18 persen atau Rp 1,7 triliun bersumber dari anak-anak usaha, yang masing-masing akan menjalankan sejumlah rencana bisnis.

Yakni, PT Angkasa Pura Solusi (APS) difokuskan mengelola pengembangan bisnis facility services dan passenger berbasis digital.PT Angkasa Pura Propertindo (APP) ditugaskan mengelola hotel bandara di Bandara Internaional Kualanau Deliserdang dan Bandara Soekarno-Hatta. Sedangkan PT Angkasa Pura Kargo (APK) fokus membangun dan mengelola integrated warhouse Aeroplex atau kawasan pergudangan di 10 bandara. Termasuk juga pengelolaan cargo vilage di Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

Dalam pemaparan itu, Awaludin juga menjelaskan, rencana perseroan melakukan investasi tahun 2018 sebesar Rp 18,8 triliun. Masing-masing dialokasikan untuk peningkatan sisi udara sebesar Rp 7,7 triliun, sisi darat Rp 5,4 triliun dan fasilitas penunjang sebesar Rp 5,6 triliun. (Syam S)