Bank Dunia Gagal Dukung Energi Bersih Di Indonesia

Bisnisnews.id - LSM Bank Information Center (BIC) merilis laporan baru-baru ini tentang Kebijakan Pinjaman Pembangunan (DPF) dari Bank Dunia di 4 negara, termasuk Indonesia. DPF dianggap gagal mendorong pertumbuhan di sektor karbon rendah.

Di Indonesia, DPF dari Bank Dunia memberikan subsidi untuk proyek-proyek infrastruktur PPP, yang meliputi 4 pembangkit listrik tenaga batubara dan 3 kereta api transportasi batubara, di pulau Kalimantan dan Sumatera yang kaya hutan. Tidak ada proyek panas bumi, tenaga surya atau turbin angin dalam proyek PPP itu.

BIC mengatakan bahwa Bank Dunia tengah merusak sumber-sumber terbarukan lewat kebijakan pinjaman untuk industri batubara, gas dan minyak, padahal pinjaman seharusnya mendorong pertumbuhan di sektor karbon rendah.

Para penulis menyatakan bahwa Bank Dunia yakin bahwa DPF adalah kunci untuk membantu negara-negara berkembang mengadopsi ekonomi rendah karbon. 

Mereka menambahkan bahwa skema pinjaman digunakan untuk membantu negara-negara berkembang mengurangi emisi nasional, untuk pemenuhan komitmen Perjanjian Iklim Paris, dimana Indonesia sendiri masuk ke dalam keanggotaan.

Hasil penelitian BIC mengamati bahwa Bank Dunia lewat skema DPF telah memberikan subsidi kepada proyek batubara di 3 negara yaitu Indonesia, Mesir, dan Mozambik.

Para penulis mengatakan karena hal inilah maka Indonesia telah menjadi salah satu top ekspor untuk batubara dunia. 

" Padahal Bank Dunia telah berjanji untuk membantu negara-negara itu beradaptasi dalam pembangunan rendah karbon, khususnya pemangkasan subsidi bahan bakar fosil dan mempromosikan pajak karbon," tambahnya.

Bank Dunia tidak menyetujui isi laporan itu dan mengatakan bahwa laporan tidak menyertakan kontribusi skala besar pekerjaan yang dilakukan Bank Dunia untuk negara-negara tersebut.

Juru bicara Bank Dunia mengatakan kepada BBC News: "Kami sangat kecewa. Setelah kerja sama yang erat dengan BIC pada laporan ini, mereka salah mengartikan keterlibatan Bank Dunia di negara-negara ini."

" Laporan tersebut gagal memasukkan pekerjaan energi yang lebih luas dari Bank Dunia, yang tidak hanya mencakup pinjaman kebijakan pembangunan tetapi campuran dari reformasi kebijakan, investasi, bantuan teknis untuk memenuhi kesepakatan internasional yang membatasi kenaikan suhu rata-rata global 2 derajat Celsius dan peningkatan akses energi . "

Untuk masing-masing negara yang disebutkan dalam laporan tersebut, Bank Dunia menyanggah bahwa pinjaman bukan untuk mendukung penggunaan batubara, tetapi mendukung bauran energi bersih dan pertumbuhan rendah karbon. (marloft)