Pimpinan BPTJ (Bambang Prihartono dan staf), Sekda Bekasi dan pemangku kepentingan lain hadir membahas berbagai cara untuk mengatasi kemacetan di Jakarta. Pemkab Bekasi, Jawa Barat. Bekasi dipilih menjadi tuan rumah, karena masalah kemacetan memang paling banyak di daerah ini. 

"Kita membahas tentang (pengembangan) proyek kanal Cibitung, Bekasi Laut (CBL), masalah perijinan CBL dan lainnya untuk mengurangi kongesti," kata Wakil Ketua Umum Aptrindo Kyatmaja Lookman menjawab Bisnisnews.id di Jakarta, Rabu (24/7/2019). 

Aptrindo, lanjut dia, diundang karena ada usulan dan rencana pemindahan depo (petikemas) ke kawasan industri di Kabupaten Bekasi. Fakta di lapangan dan banyak tuingan, kemacetan parah dipicu oleh volume truk yang ditinggi di jalan rakyat. 

"Kini muncul usulan, untuk memindahkan depo petikemas ke depat kawasan industri. Dengan begitu bisa memotong jalur distribusi dan tidak menambah kemacetan di jalan raya seperti sekarang," papar Kyat, sapaan akrab dia. 

Kyat, menambahkan, masalah lain yang juga dibahas adalah perpanjangan proyek Light Rel Transit (LRT) ke wilayah Kabupaten Bekasi. Kemudian, menurut Kyat adalah membahas AGV (Automatic Guided Vehicle) yang sudah lama tak kunjung selesai untuk kawasan Jababeka dan sekitarnya. 

Untuk mengurai kemacetan lalin di wilayah Bekasi, dalam rapat sersebut juga bahas alternatif pengalihan sebagian arus lalin dari truk ke moda kereta api (KA).

 Namaun begitu, menurut Kyat, untuk merealisasikan sebagian proyek-proyek infrastruktur diatas memerlukan perubahan zonasi dan tata ruang yang merupakan domain dari Pemkab Bekasi, Pemprov Jabar dan Kementrian Agraria dan Tata Ruang (ATR).

Termasuk di dalamnya, adalah pembangunan proyek Terminal Kereta Barang di daerah Bojongsari Kec. Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi. "Proyek Terminal Kereta Barang tersebut mutlak harus menyesuaikan dengan RTRW Pemkab Bekasi dan Pemprov Jawa Barat," sebut pemiliik Lookman Logistik itu. 

Dia menambahkan, fakta di lapangan masalah justru berbelit bahkan saling menunggu. Terkait masalah ini, Kementrian ATR menunggu masukkan dari Pemkab Bekasi dan sebaliknya, Pemkab Bekasi juga menunggu masukkan dari Kementrian ATR.

 "Untuk mengurai masalag ini, maka diperlukan terobosan khusus dan menguntungkan semua pihak," tegas Kyat.(helmi)