Carillion Kolaps, Pemerintah Inggris Disalahkan

Carillion yang memiliki berbagai kontrak layanan di Inggris dan mempekerjakan 43.000 staf di seluruh dunia, mengumumkan likuidasi segera Senin 15 Januari (AFP)

Bisnisnews.id - Pemerintah Inggris mengadakan pertemuan darurat menteri pada Senin malam 15 Januari karena runtuhnya kelompok konglomerat konstruksi dan katering, Carillion.

Carillion, yang memiliki berbagai kontrak layanan di Inggris dan mempekerjakan 43.000 staf di seluruh dunia, mengumumkan likuidasi langsungnya Senin setelah hutang berat perusahaan gagal mendapatkan penyelamatan finansial terakhir dari pemerintah dan bank.

Komite tanggap darurat pemerintah (COBRA) dilaporkan bertemu sekitar satu jam pada hari Senin malam, dihadiri para menteri semua departemen yang terkena dampak, termasuk menteri keuangan Philip Hammond.

Ribuan staf Inggris yang bekerja untuk konglomerat swasta hanya akan menerima upah mereka sampai Rabu dalam pengaturan darurat.

Pemerintah Perdana Menteri Theresa May telah menyetujui pembayar pajak akan membayar tagihan yang berpotensi mencapai ratusan juta pound untuk terus membayar pegawai perusahaan sebanyak 19.500 orang di sektor publik.

Carillion memiliki kontrak kemitraan sektor publik dan swasta senilai 2,35 miliar dolar, termasuk menyediakan katering di sekolah, membersihkan dan melayani di rumah sakit umum, berbagai pekerjaan konstruksi dan merawat 50.000 rumah pangkalan militer untuk Kementerian Pertahanan.

Meskipun ada bendera merah, pemerintah terus memberikan kontrak publik utama kepada perusahaan, termasuk proyek rel kereta api berkecepatan tinggi, yang menyebabkan kritik semakin tajam.

"Sudah saatnya untuk mengakhiri kebijakan privatisasi yang telah melakukan kerusakan serius pada layanan publik dan pembayar pajak yang telah menipu miliaran pound," kata pemimpin buruh Jeremy Corbyn dikutip dari AFP.

Laporan menunjukkan hingga 30.000 perusahaan kecil diutangi sebanyak 1,4 miliar dolar oleh Carillion.

Sementara itu, perusahaan tersebut telah dikritik atas remunerasi para eksekutifnya, dengan beberapa mantan direktur diberi gaji dan tunjangan besar selama berbulan-bulan.

Kelompok lobi utama Inggris menyebut paket pembayaran itu sangat tidak pantas dan menuduh direktur dan pemegang saham gagal memberikan pengawasan yang tepat.

David Lidington, menteri yang memimpin rapat COBRA hari Senin, sebelumnya mengatakan kepada Parlemen bahwa akan menyelidiki peran mantan dan direksi saat ini dan mereka bisa menghadapi hukuman berat.

Carillion mengatakan Senin tidak ada pilihan selain mengambil langkah untuk melakukan likuidasi wajib segera. (marloft)