China Kecam AS Lakukan Provokasi Militer 

The USS Stetham yang pernah ke Shanghai pada tahun 2015, berlayar dekat dengan Pulau Triton

Bisnisnews.id - China mengecam Amerika Serikat melakukan provokasi politik dan militer yang serius. Kecaman ini dilontarkan Beijing setelah kapal perang AS merapat dekat sebuah pulau yang disengketakan di Laut Cina Selatan.

USS Stethem berlayar dekat dengan Pulau Triton, bagian dari  Kepulauan Paracel, diklaim oleh China dan negara lainnya. Aksi kapal AS itu ditanggapi China dengan mengirim kapal militer dan jet tempur ke pulau tersebut.

Peristiwa terjadi beberapa jam sebelum Presiden AS Donald Trump dan rekan China Xi Jinping berbicara di telepon. Dalam pembicaraan itu  Xi mengatakan kepada Trump bahwa muncul faktor negatif mempengaruhi hubungan AS-China. Demikian disebutkan TV pemerintah China yang dilansir bbc.com.

Pernyataan itu langsung ditepis Gedung Putih. Tidak ada pembicaraan  tentang kejadian tersebut. Dikatakan bahwa para pemimpin sebaliknya "menegaskan kembali komitmen mereka terhadap pembebasan nuklir di semenanjung Korea.

Amerika Serikat telah berulang kali memperingatkan China terhadap pendudukannya dan reklamasi pulau-pulau yang agresif di perairan yang disengketakan. Namun Beijing mengatakan bahwa hak tersebut berada dalam  kedaulatannya.

Dalam sebuah pernyataan pada hari Minggu, kementerian luar negeri China mengkonfirmasi laporan bahwa USS Stethem telah memasuki perairan yang diklaim oleh China.

Kapal perang tersebut telah berlayar dalam jarak 12 mil laut Pulau Triton sebagai bagian dari operasi kebebasan navigasi, menurut kantor berita dan Fox News yang mengutip pejabat pertahanan AS.

Aturan PBB menyatakan bahwa wilayah manapun dapat mengklaim perairan tersebut mencapai 12 mil laut dari pesisirnya. Pelayaran kapal AS dalam batas-batas tersebut mengindikasikan AS tidak mengakui klaim teritorial tersebut.

Beijing mengatakan akan menggunakan semua sarana yang diperlukan untuk mempertahankan kedaulatan dan keamanan nasional. China juga menuduh AS dengan sengaja mengaduk-aduk masalah di kawasan tersebut karena tetangga China dan Asia Tenggara telah "mendinginkan dan memperbaiki situasi.

Pulau kecil itu juga diklaim oleh Vietnam dan Taiwan. China telah terlibat dalam perselisihan maritim dengan beberapa tetangga regionalnya dalam beberapa tahun terakhir.

AS melakukan sebuah program yang disebut kebebasan navigasi yang menantang klaim berlebihan terhadap samudra dan wilayah udara dunia. Ini dikembangkan untuk memastikan semua negara mematuhi peraturan maritim PBB.

Departemen Luar Negeri AS mengatakan bahwa program tersebut beroperasi melalui diplomasi, pernyataan operasional oleh militer AS, dan konsultasi dengan pemerintah lainnya.

Operasi militer itu merupakan yang kedua sejak Mr Trump mulai menjabat. Pada bulan Mei, USS Dewey berlayar kurang dari 12 mil laut dari sebuah pulau buatan yang dibangun oleh China bernama Mischief Reef, yang merupakan bagian dari Kepulauan Spratly.

Menteri Pertahanan AS James Mattis mengatakan beberapa hari kemudian bahwa AS tidak akan menerima militerisasi pulau buatan manusia di wilayah tersebut.

Pada tahun-tahun sebelumnya, AS telah melakukan operasi semacam itu melawan China, Malaysia, Filipina, Taiwan, dan Vietnam.

Negara-negara pesaing telah bergumul di wilayah Laut Cina Selatan selama berabad-abad. Namun ketegangan terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir karena Beijing telah mulai menegaskan kembali tuntutannya.

Kawasan ini merupakan jalur pelayaran utama, dan lahan perikanan yang kaya, dan diperkirakan memiliki cadangan minyak dan gas yang melimpah.

Berbagai pulau dan perairan diklaim sebagian atau seluruhnya oleh Taiwan, China, Vietnam, Filipina, Indonesia, Malaysia dan Brunei.

Sebagian besar konflik berpusat pada dua kelompok pulau, Paracels and Spratlys.

China mengklaim bagian terbesar wilayah tersebut, dengan mengatakan bahwa hak-haknya kembali berabad-abad lalu, dan mengeluarkan sebuah peta pada tahun 1947 yang merinci klaimnya.

Di bawah Presiden Xi Jinping, China telah menggenjot pernyataan teritorialnya, membangun pulau-pulau buatan dan fasilitas militer di terumbu karang sambil juga melakukan patroli angkatan laut di perairan yang disengketakan.

Namun China membantah tuduhan militerisasi tersebut, dengan mengatakan bahwa fasilitas tersebut untuk tujuan sipil dan pertahanan.  (Gungde Ariwangsa)