Ditjen Hubdat Implementasikan Angkutan Umum Sistem Buy the Service

Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi

Bisnisnews.id -- Dirjen Hubdat, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Budi Setiyadi menjelaskan, pihaknya  akan mengimplementasikan program pengembangan angkutan umum sistem buy the service pada 2020.

Enam kota besar di Indonesia itu akan menjadi proyek percontohan sebelum dikembangkan daerah lain di Tanah Air.

Program ini semacam “jual” pelayanan oleh Pemerintah Pusat kepada pihak swasta di daerah untuk memberikan pelayanan angkutan umum. Sistem ini digulirkan,  karena program sebelumnya terkait transportasi bus oleh Pemerintah Pusat/ Kemenhub  tak efektif.

“Pada program lama, Pemerintah hanya bagi-bagi bus ke pemerintah daerah (pemda) tapi hasilnya transportasi umum di daerah malah jalan di tempat karena ada masalah sistem,” jelas Dirjen Budi Jakarta, Jumat (5/7/2019).

Dia mengutarakan sistem buy the service diimplementasikan tahu 2020 di enam kota yang menjadi pilot project yaitu Medan, Solo, Bandung, Denpasar, Surabaya, dan Jogja.

Dia pun berencana untuk segera mengenalkannya kepada Pemerintah Daerah (Pemda) terkait. Operatornya akan diambil dari swasta. Jadi, Pemerintah biaa menghemat anggaran karena tak perlu membeli armada sendiri.

“Karena untuk optimalisasi dan modernisasi kendaraan perkotaan, harus ada peran dari Pemerintah Daerah. Saya akan roadshow dan akan mempersentasikannya,” jelas Dirjen Budi.

Selanjutnya, Dirjen  Budi mengharapkan Pemda untuk membantu menyediakan infrastruktur pendukung seperti shelter bus. Ia menambahkan sudah membahas sistem buy the service bersama pakar dan agen pemegang merk (APM).

“Begitu program ini bisa jalan, APM diharapkan bisa memberikan semacam kendaraan khusus sesuai dengan spesifikasi kita,” tukas Dirjen Budi.

Spesifikasi yang dimaksud Dirjen Budi yaitu bus dengan jenis High Deck atau Low Deck tergantung dengan kebutuhan daerah.

Sebelum program ini dijalankan Ditjen Hubdat, ada dua kisah sukses membangun angkutan umum dengan membeli layanan ini. Mereka adalah TransJakarta  di ibukota dan Trans Jateng di Jawa Tengah.

Dengn sistem ini, pihak Trans Jakarta dan Trans Jateng bisa membangun angkutan umum yang baik, dan tak harus membeli armada bus dalam jumlah besar sehingga tak menguras APBD.

 "Kedua BUMD  itu menjadi kerja sama dengan operatot angkutan umum swasta, sebagai feedernya," kata pengamat transportasi Unika Soegijopranoto  Semarang Djoko Setijowarno.

Menurut Djoko, hasilnya cukup  bagus. Layanan angkutan umum di kedua provinsi  itu makin baik, tidak memberatkan keuangan daerah/ APBD aekaligus memberdayakan angkutan umum yang ada (helmi)