Duterte Desak Negara Lain Keluar Dari Pengadilan Kejahatan Internasional

Presiden Filipina Rodrigo Duterte mengecam ICC dua hari setelah pemerintahnya secara resmi memberi tahu PBB tentang menarik Filipina keluar dari Statuta Roma (AFP)

Bisnisnews.id - Presiden Filipina Rodrigo Duterte pada hari Minggu 18 Maret mendesak negara-negara lain untuk mengikuti langkahnya untuk membatalkan sebuah perjanjian yang mendasari Pengadilan Pidana Internasional.

Duterte mengecam pengadilan kejahatan perang dua hari setelah pemerintahnya secara resmi memberi tahu Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang keputusannya untuk menarik Filipina keluar dari Statuta Roma.

"Saya katakan menarik diri hanya karena untuk mengumumkan kepada dunia dan saya akan meyakinkan semua orang sekarang yang berada di bawah perjanjian: keluarlah. Ini tidak sopan," kata Duterte dalam sebuah pidato di hadapan lulusan Akademi Militer Filipina.

"Ini bukan dokumen yang disiapkan oleh siapa pun. Ini adalah perjanjian yang disponsori Uni Eropa," tambahnya, saat dia mengkritik pengadilan karena telah mengejar orang kulit hitam.

ICC yang berbasis di Den Haag mengumumkan pada bulan lalu bahwa pihaknya telah meluncurkan pemeriksaan pendahuluan tentang tindakan keras anti-obat terlarang Duterte yang telah menarik perhatian internasional.

Duterte memenangkan pemilihan pada pertengahan 2016 yang berjanji untuk meluncurkan perang obat yang belum pernah terjadi sebelumnya di mana puluhan ribu orang akan meninggal.

Polisi mengatakan mereka telah membunuh hampir 4.100 tersangka narkoba sebagai bagian dari kampanye tersebut, sementara kelompok hak asasi manusia mengklaim bahwa korban tersebut sekitar 3 kali jumlah yang diberikan oleh pihak berwenang.

Dibuka pada tahun 2002, ICC adalah satu-satunya pengadilan kejahatan perang permanen di dunia dan bertujuan untuk mengadili pelanggaran terburuk ketika pengadilan nasional tidak dapat atau tidak mau.

Pada hari Jumat (16/3), Filipina secara resmi memberi tahu PBB bahwa mereka mengundurkan diri dari ICC, mengatakan bahwa hal tersebut untuk melawan mereka yang akan mempolitisir dan memperjuangkan hak asasi manusia".

Dilansir AFP, pengadilan tersebut telah mendesak Manila untuk mempertimbangkan kembali keputusannya, dengan presiden ICC mengatakan bahwa dia sangat menyesalkan tindakan tersebut.

"Sebuah negara yang menarik diri dari Statuta Roma akan berdampak negatif terhadap usaha kolektif kita untuk memerangi impunitas", kata presiden ICC O-Gon Kwon. (marloft)