Ekonomi Diancam Hancur, Kurdistan Tetap Pilih Merdeka Dari Irak
Rabu, 27 September 2017, 22:23 WIB
Bisnisnews.id - Orang-orang yang tinggal di Irak utara telah memilih mendukung kemerdekaan untuk wilayah Kurdistan dalam referendum kontroversial hari Senin lalu (25/9/2017).
Komisi pemilihan mengatakan 92 persen dari 3,3 juta orang Kurdi dan non-Kurdi memberikan suara mereka mendukung pemisahan diri.
Pengumuman tersebut diumumkan meski ada seruan terakhir dari perdana menteri Irak, Haider al-Abadi agar hasilnya dibatalkan.
Ia mendesak orang Kurdi untuk melakukan dialog dengan Baghdad dalam kerangka konstitusi.
Sedangkan pemimpin Kurdi, Barzani mengatakan mereka akan memulai negosiasi pemisahan diri dengan pemerintah pusat Irak di Baghdad dan negara-negara tetangga.
Baghdad dan Ankara mengancam untuk mengambil langkah-langkah melumpuhkan ekonomi Kurdi.
"Jika Barzani dan Kurdi tidak segera memperbaiki kesalahan ini sesegera mungkin, mereka akan dipermalukan dalam sejarah karena telah menyeret wilayah tersebut ke dalam perang etnis dan sektarian," kata presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan .
"Ini akan berakhir saat kita menutup keran minyak, semua pendapatan mereka akan lenyap, dan mereka tidak akan dapat menemukan makanan saat truk kita berhenti pergi ke Irak utara."
Perdagangan bilateral antara Turki dan Irak Kurdistan bernilai lebih dari 10 miliar dolar per tahun. Minyak adalah sumber kehidupan ekonomi wilayah, sebagian besar dikirim melalui pipa ke Turki dan seterusnya dari pelabuhan Mediterania. Turki mengekspor makanan ke wilayah tersebut dan penghentian perdagangan akan menjadi pukulan ekonomi.
Di bawah tekanan domestik yang meningkat untuk mengambil tindakan terhadap orang Kurdi, PM Irak, Abadi mengatakan bahwa dia tidak akan melakukan negosiasi. Dia menolak untuk merinci langkah-langkah yang bisa diambil Baghdad sebagai pembalasan.
Pemerintah pusat Irak telah meminta agar penguasaan bandara Erbil dan Sulaimaniya diserahkan pada hari Jumat, meningkatkan prospek bahwa wilayah udara dapat ditutup di utara Kurdi bersamaan dengan penyeberangan ke wilayah Irak lainnya.
Kaum Kurdi menganggap referendum itu sebagai hal bersejarah dalam pencarian kemerdekaan selama berabad-abad. Mereka telah menikmati otonomi di utara Irak sejak tahun 2003 namun para pemimpin Kurdi telah berulang kali menuduh Baghdad melanggar kesepakatan mengenai pembagian minyak dan pendapatan.
Dikutip dari pemberitaan Guardian, Baghdad pada gilirannya menuduh ibu kota Kurdistan ini, Erbil, melanggar konstitusi yang dibuat setelah penggulingan Saddam Hussein. (marloft)
