Harga Masih Jadi Kendala Penjualan Kendaraan Hybride di Indonesia
Rabu, 24 Juli 2019, 09:55 WIB
Bisnisnews.id -- Manajemen Mandiri Tunas Finance (MTF) anak perusahaan Bank Mandiri yang bergerak di bidang pembiayaan mobil mengaku masih kesulitan memasakan produk kendaraan hybride di Indonesia. Salah satu kendala, adalah soal harga yang jauh diatas kendaraan konvensianol (mobil dengan BBM besin atau solar).
Direktur Pemasaran MTF Harjanto Tjitohardjojo mengatakan, pihaknya masih bermain di kendaraan MPV dan menengah kebawah, karena i=memasang selera dan kemampuan pasar Indonesia seperti itu, Kendati begitu, MTF ikut memasarkan produk kendaraan mewah seperi Mercy, BWM dan lainnya.
Sementara, untuk kendaraan hybride menurut Harjanto, saat ini pasar masih rendah di Indonesia. "Konsumen mobil-mobil hybride dan ramah lingkungan masih sangat khusus. Segmented sekali pasanya," katanya menjawab Bisnisnews.id disela-sela pameran mobil di AEON Mall BSD, Tangsel.
Menurut dia, perlu dukungan dan kebijakan khusus Pemerintah untuk bisa memasarkan produk kendaraan hightech tersebut. "Salah satunya, permasalahn harga. Dalam hal ini, Pemerintah bisa mengambil peran dari sisi kebijakan fiskalnya karena itu menjadi domain dia," sebut Harjanto lagi.
Di tempat terpisah, pemilik PO Blue Star H. Fauzi Hs mengatakan, untuk memasarkan kendaraan ramah lingkungan terutama mobil listrik dan kendaraan hybride harus ada kebijakan khusus dari Pemerintah. Perlu langkah khusus untuk bisa menekan harga mobil hybride dibandingkan sekarang.
"Masalah harga masih menjadi kendala bagi pelaku usaha, selain infrastruktur pendukung yang kini belum semua siap juga," katanya dalam perbincangan dengan Bisnisnews.id.
Menurut dia, jika harga bus konvensional saat ini sekitar Rp1,8 miliar/ unit, maka harga mobil listrik sebut saja Mobil Anak Bangsa (MAB) milik Pak Muldoko masih bertengger di atas Rp4 miliar/ unit. "Kami belum berani memaksakan masuk kesana, karena investasi terlalu tinggi. Terus kapan mau balik, karen load factor angkutan daray termasuk bus pariwisata juga belum menggembrakan," kilah Fauzi.
Untuk menjembatani kendala harga kendaraan listrik dan htbride itu maka butuh dukungan kebijakan fiskal dari Pemerinrah dan DPR (Badan Anggaran). "Agar harga tak melonjak tinggi, maka bisa memberikan diskon pajak (PPn, PPn BM, pajak impor, dan lainnya)," tukas Fauzi.
Pemerintah, menurut dia, tak harus membebaskan semua kewajiban kepada Pemerintah itu. Untuk sementara, bisa menunda atau memberi diskon dalam bentuk lain kepada pelaku usaha nasional sampai dunia usaha kembali normal.
"Kondisi perekonomian juga belum semua pulih, animo masyaraat naik angkutan umum darat juga belum menggembirakan. Jadi, perlu ada perlakuan khusus Pemeirntah, jika akan memberlakukan kebijakan angkutan umum hemat dan bersih lingkungan," kilah pengusaha gaek itu.
"Jangan semua beban investasi ditimpakan kepada pelaku usaha. Tapi, ada pembagian beban, sebagian pelaku usaha dan sebagian Pemerintah, dengan mengurangi porsi penerimaan negara di APBN. Jika semua sudah tumbuh, baru diterapkan kebijakan fiskal yang optimal," tegas Fauzi.(helmi)
