Indonesia Masuk Daftar 16 Negara Yang Akan Diselidiki AS

Bisnisnews.id - Presiden Trump akan menandatangani 2 perintah eksekutif pada hari Jumat waktu setempat yang menggaris bawahi defisit perdagangan AS, menargetkan perjanjian perdagangan, pencurian kekayaan intelektual dan 2,8 miliar dolar kewajiban yang belum dibayar. Ada 16 negara yang akan diselidiki atas kontribusinya terhadap defisit perdagangan AS, salah satunya Indonesia.

Indonesia adalah salah satu dari 16 negara yang akan diselidiki atas kontribusinya terhadap defisit perdagangan Amerika Serikat dalam sebuah perintah eksekutif yang ditandatangani oleh Presiden Donald Trump Jumat waktu setempat.

Salah satu perintah eksekutif ini akan mempelajari praktek perdagangan kasar yang dianggap berkontribusi terhadap defisit perdagangan AS hampir sebesar 50 miliar dollar. Departemen Perdagangan AS akan melakukan akuntansi berdasarkan tiap negara dan produk per produk atas ketidakseimbangan, New York Times menulis. 

Para pejabat mengatakan mereka akan mencari tanda-tanda kecurangan, penegakan longgar, perilaku yang tidak pantas, manipulasi mata uang dan praktek-praktek yang tidak teratur lainnya.

Perintah eksekutif kedua harus menghasilkan koleksi lebih efektif kewajiban negara-negara yang perusahaannya menjual produk di AS, di bawah biaya produksi mereka, kata para pejabat.

"Belum ada ukuran yang akan berdampak langsung pada kebijakan perdagangan atau penegakan hukum, tetapi ini akhirnya bisa menyebabkan langkah-langkah baru yang agresif," tulis New York Times.

Negara-negara lain dalam daftar dilaporkan termasuk China, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Thailand, Vietnam, dan India di Asia. Juga anggota Uni Eropa yaitu Jerman, Perancis, Italia dan Irlandia, serta Swiss, Kanada dan Meksiko.

"Tindakan ini dirancang agar dunia tahu bahwa Presiden mengambil langkah pemenuhan janji kampanyenya," kata Menteri Perdagangan AS, Wilbur Ross di Gedung Putih Kamis malam (30/03). 

Ross akan bertugas memimpin upaya studi 3 bulan untuk mengidentifikasi penyebab defisit perdagangan yang dilakukan oleh negara, produk, industri, yang dapat menyebabkan tindakan hukum atau negosiasi ulang kesepakatan. (marloft)