Ini Usul Partai Demokrat Terkait Diskursus Ahok Masuk BUMN
Selasa, 19 November 2019, 11:44 WIB
BisnisNews.id -- Kementerian BUMN dan kabarnya akan menugaskan Ahok atau basuki Tjahaja Purnama untuk memintta salah satu BUMN di negeri ini. Kegaduhan pun kembali santer, terutama pada aktivis antikorupsi di Tanah Air bahkan alumni 212 di Jakarta.
Rekam jejak Ahok sebagai mantan napi, serta berbagai dugaan korupsi saat menjabat Gubernur DKI Jakarta kembali digaungkan, agar Menteri BUMNErick Thohir kembali mempertimbangkan rencana penunjukan Ahok tersebut. Semua harus dipertimbangkan, sebelum memutuskan untuk mengangkat Ahok pada jabatan direksi BUMN di Indonesia.
Disebut-sebut Ahok akan segera mengisi kursi Direksi atau Komut di Pertamina. Sebuah perusahaan raksasa dengan nilai aset besar yang selama ini menjadi salah satu BUMN kebanggan bangsa meski kinerjanya selalu menjadi perdebatan diruang publik.
Ahok alias BPT, mantan Gubernur DKI yang meneruskan kepemimpinan Jokowi saat itu harus terhenti langkahnya memimpin Jakarta pasca dikalahkan dalam pilkada oleh Anies Baswedan. Dan pahitnya lagi, Ahok juga harus menerima vonis pengadilan yang menghukum dirinya terbukti menista agama.
"Itu dulu, pada saat politik memanas di Jakarta. Sekarang kita tidak sedang bicara masa lalu tapi bicara masa depan," kata politisi Partai Demokrat dan Direktur EWI Ferdinan Hutahean di Jakarta, Selasa (19/11/2919).
Pertanyaan yang harusnya menjadi diskursus publik, lanjut Ferdinan, adala benarkan Ahok mempunyai kapasitas untuk mengurus BUMN Pertamina ? "Pertamina adalah BUMN yang mengurusi hajat hidup orang banyak dan sangat kental nuasan politiknya," jelas Ferdinan.
Yang seharusnya menjadi bahasan, menuru Ferdinan, bukan tentang Ahok yang temperament dan bukan tentang Ahok yang mantan napi. Bukan itu substansi yang harus didebatkan, tapi mestinya temtang kemampuan Ahok.
Di sisi lain, kilah Ferdinan, penolakan yang dilakukan oleh Serikat Pekerja (SP) Pertamina, juga harus dilihat sebagai sebuah kemerdekaan berpendapat dan tentu mereka sebagai pekerja berhak menyatakan pendapat meski tak punya hak menetukan keputusan apakah Ahok boleh atau tidak boleh menjabat kursi di Pertamina.
"Memang disayangkan ketika penolakan itu bukan berbasis pada kemampuan Ahok. Tapi hanya membahas soal mulut dan karakter temperament Ahok, ini salah dan bukan substansi utama," jelas Ferdinan.
Oleh karena itu, aku Ferdinan, pihaknya mendesak semua pihak untuk menghentikan semua diskursus tak substantif. "Hentikan menyerang pribadi apalagi menyerang urusan kehidupan personal Ahok. Kalau publik ingin mendebat Ahok tentang mengurus Pertamina, silahkan dan itu baik agar publik mengetahui apakah Ahok benar memahami bisnis Pertamina atau tidak," saran Ferdinan.
Selanjutnya, usual dia, "Jangan menyerang kehidupan pribadilah, karena semua manusia tidak ada yang sempurna. "Tapi, yang lebih penting adalah soal nasib BUMN, kita boleh mendebat kemanpuannya kelak mengurus Pertamina jika benar ditugasi ke Pertamina," tukas Ferdinan.(helmi)
