Jelang Akhir Tahun 2019, BPTJ Sampaikan Capaian Kinerjanya
Senin, 02 Desember 2019, 12:14 WIBBisnisNews.id -- Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan/ Kemenhub meyampaikan paparan akhir tahun 2019 di Jakarta, Senin (2/12/2019). Sejumlah capaian dilaporkan, terutama terkait layanan angkutan umum dan solusi kemacetan lalu lintas di ibukota Jakarta dan sekitarnya.
"Moda share angkutan umum mencapai 35%, dengan kecepatan rata-rata 22 km/ jam. Sedang wilayah caverage angkutan umum mencapai 67% wilayah Jabodetabek," kata Kepala BPTJ Bambang Prihartono kepada awak media.
Menurutnya, BPTJ bersama Pemda dan operator angkutan umum dan BUMN akan terus meningkatkan kualitas dan wilayah pelayanan angkutan umum di Jabodetabek. Dan BPTJ hanya berwenang mengurusi transportasi di jalan-jalan nasional di wilayah ini.
"Sesuai tupoksi, BPJT harus mampu meningkatkan moda share angkutan umum sampai 60%. Tapi target ini akan diwujudkan secara berthap dan tentunya dengan melibatkan semua pihak terkait," jelas Bambang Pri.
Khusus di Kota Jakarta, papar dia, Bus Rapit Trasit (BRT) TransJakarta juga semakin bagus dan pelayanan yang prima. "KRL Jabodetabek juga mampu mengangkut sampai 1,2 jua orang per hari," terang Bambang Pri.
Namun begitu, menurut pejabat Kemenhub itu, saat ini pergerakan orang di wilayah Jabodetabek mencapai 88 juta pergerakan per hari. Jumlah itu naik dibanding tahun 2015 sebesar 47.5 juta pergerakan per hari.
Konsekuensinya, menurut Bambang Pri, BPTJ bersama pihak terkait harus meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan angkutan umum. "Kini, MRT Jakarta sudah beroperasi. Rata-ara 80.000 orang menggunakan moda angkutan umum ini," sebut Bambang Pri.
Sebentar lagi, LRT Jabodetabek khususnya lintas Cibubur-Cawang akan segera beroperasi. Tentunya kapasitas angkutan umum di Jakarta akan kembali bertambah.
Sengketa Lahan Stasiun Harjamukti
Sejalan dengan itu, Direktur Prasarana BPTJ Edy Nusalam mengingatkan, Stasiun LRT Harjamukti Depok harus segera diselesaikan. Sampai saat ini, belum ada terminal dan angkutan umum yang menghubungkan Stasiun LRT Harjamukti, Depok.
"Stasiun Harjamukti harus segera dilengkapi angkutan lanjutan, dan disiapkan terminal dan angkutan feedernya. Lahan Buperta Cibubur masih berupa "hutan" dan belum bisa dibangun apapun, karena masih sengketa," kata dia.
Sementara, jelas Edy, masih ada sengketa antara Kemenkeu dengan Kwarnas Gerakan Pramuka, terkait lahan di sekitar Stasun Harjamukti.
Masalah lahan ini belum clear antara Kemenkue dan Yayasan yang mengelola Buperta Cibubur. "Dalam hal ini, Pemkot Depok didorong segera mengambil inisiatif, untuk menyelesaikan sengketa ini. Selanjutnya dibangun terminal dan angkutan feeder dari dan menuju Stasiun LRT Harjamukti Depok," tegas Edy.(helmi)