Kemenhub Komit Wujudkan Keselamatan Pelayaran
Rabu, 26 Februari 2020, 15:07 WIB
BisnisNews.id -- Kepala Distrik Navigasi Tanjung Priok, Dr.Capt. Antony Arif Priadi mengatakan, bahwa pembangunan gedung kantor, rumah dinas serta sarana dan prasarana pendukung keselamatan pelayaran merupakan salah satu fokus Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk mewujudkan Keselamatan dan Keamanan pelayaran.
“Salah satu sarana dan prasarana pendukung keselamatan dan keamanan tersebut adalah pembangunan VTS Cirebon yang merupakan pengembangan dari Ship Reporting System Cirebon,” kata Antony.
Demikian pula dengan pembangunan Gedung VTS Teluk Bayur yang memberikan layanan ISC (Informasi Service Centre) dan NAS (Navigational Assistance Service) yang selama ini secara operasional menjadi satu gedung di Gedung Stasiun Radio Pantai (SROP) Teluk Bayur.
"Rehabilitasi Gedung Kantor Distrik Navigasi Kelas II Cilacap juga ditujukan sebagai tempat kegiatan administrasi maupun operasional rutin organisasi ditinjau dari segi keamanan, biaya, kegunaan, arsitektur, struktur maupun jasa pelayanan yang diberikan," jelas Antony.
"Sementara replacement Gedung di Kantor UPP Kendawangan disebabkan karena gedung sudah tidak layak sebagai kantor pelayanan publik dan kondisi kelembaban udara sesuai survey dari Balai Kesehatan Kerja Pelayaran (BKKP) tahun 2014 melebihi ambang batas," tukas pelaut alumni PIP Semarang itu.
Sebelumnya, Direktur Navigasi Ditjen Hubla Hengki Angkasawan mengatakan pelayanan VTS sangat vitas bagi keselamatan pelayaran, bukan hanya di Indonesia tapi juga dunia international.
Tiga Hal Pokok VTS
Ada beberapa hal pakok terkait VTS, yaitu mencakup setidaknya tiga hal yaitu pelayanan informasi (Information Service), pelayanan bantu navigasi (Navigation Assistence Service), dan pelayanan pengorganisasian lalu lintas (Traffic Organization Service).
“Dengan tiga fungsi ini, pelanggaran terhadap keselamatan pelayaran dapat diketahui dan dikoreksi. Bila terjadi insiden pun, maka rekaman data dan visual ini menjadi alat bukti yang kuat untuk mengetahui pihak mana yang bersalah,” imbuh Hengki.
Pada kesempatan itu, Hengki mengingatkan bahwa pembangunan tersebut sepenuhnya menggunakan dana APBN yang harus dipertanggung-jawabkan kepada masyarakat.
“Saya minta agar seluruh jajaran Ditjen Perhubungan Laut dapat menjaga, merawat dan memelihara kebersihannya baik itu gedung kantor, pelabuhan ataupun sarana penunjang lainnya sehingga kondisinya dapat terus terjaga dengan baik dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat luas,” tegas mantan jubir Kemenhub itu.(nda/helmi)
