Kementerian ESDM Pastikan Kebutuhan Listrik Terpenuhi di Ibukota Negara Baru
Jumat, 30 Agustus 2019, 07:29 WIB
BisnisNews.id -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasus Jonan mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) terkait pemetaan wilayah untuk tata ruang serta kesiapan infrastruktur energi, khususnya ketenagalistrikan di Ibukota Negara aru di daerah Kalimantan Timur (Kaltim) nanti.
"Kami juga sudah mulai mempersiapkan bersama Bappenas. Ada dua unit dari Kementerian ESDM yang akan mendukung Bappenas untuk persiapan. Satu, dari Badan Geologi untuk masalah topografi, studi tanah, air, cekungan air tanah dan sebagainya. Yang kedua tentang kelistrikan, jadi tinggal dirunding," tutur Jonan usai meninjau pemasangan sambungan listrik gratis di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, kemarin.
Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah resmi menetapkan dua wilayah di Provinsi Kalimantan Timur sebagai lokasi pembangunan ibu kota baru pengganti Jakarta. Wilayah tersebut berada di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara.
Data dan informasi kebumian, menurut Menteri Jonan, aspek penting dalam pembangunan infrastruktur dan tata ruang. Rekomendasi yang dihasilkan akan menjadi bahan masukan sekaligus evaluasi terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota yang sudah ada maupun yang akan disusun. "Pasokan listrik di wilayah tersebut juga akan dapat dipenuhi dengan baik," jelas Menteri Jonan.
Menurutnya, saat ini PT PLN (Persero) sudah dapat melakukan pemasangan listrik dalam jumlah yang besar. "Tiap tahun juga sambung listrik, memasang listrik besar sekali 1 juta hingga 1,5 juta sambungan, jadi tidak masalah," imbuh Menteri Jonan.
Jumlah (1.5 juta sambungan) ini didasarkan pada rencana jumlah pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan ikut dipindah ke ibu kota baru di Penajam, Kaltim nanti.
Menteri Jonan menambahkan, sejauh ini tidak ada masalah (untuk pasokan listrik), karena yang pindah misalnya tahap pertama kira-kira 200 ribu ASN, dikali 5 orang (satu keluarga) sudah satu juta.
"Jadi kalau dipindah sampai sekitar 250 ribu atau 500 ribu rumah tangga mestinya (pasokan listrik) tidak ada masalah," pungkas Jonan.(helmi)
