Keselamatan Pelayaran Selat Lombok
Senin, 09 April 2018, 15:14 WIBBisnisnews.id - Direktorat Kenavigasian menggelar International Workshop on the Designation of Ship Routeing Systems & Ship Reporting System in Lombok and Sunda Straits and Particularly Sensitive Sea Area (PSSA) in Lombok Strait di Kantor Distrik Navigasi Kelas II Benoa, Denpasar Bali pada hari ini (9/4).
Pada workshop ini, Indonesia akan mensosialisasikan proposal yang telah dibahas pada minggu sebelumnya kepada perwakilan dari negara-negara IMO, stakeholders, serta instansi terkait guna mendapatkan saran dan masukan untuk menyempurnakan proposal dimaksud sebelum nantinya diajukan pada Sidang IMO NCSR ke-6 pada tahun 2019 mendatang.
Direktur Kenavigasian, Sugeng Wibowo, pada pembukaan workshop menuturkan, kegiatan ini merupakan tindaklanjut diskusi terkait proposal penetapan skema pemisahan alur pelayaran atau Traffic Separation Scheme (TSS) dan Ship Reporting System (SRS) di Selat Lombok dan Selat Sunda yang digelar selama seminggu.
“Proposal yang kami ajukan bertujuan untuk meningkatkan keselamatan pelayaran di kedua selat dimaksud. Sedangkan khusus untuk Selat Lombok, proposal ini juga bertujuan untuk meningkatkan perlindungan lingkungan maritim,” ujar Sugeng.
Hal ini, lanjut Sugeng, tentunya sesuai dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982, di mana negara kepulauan dapat menentukan skema pemisah lalu lintas untuk jalur perjalanan kapal yang aman.
"Untuk itu, pada kesempatan ini kita sudah mengundang perwakilan dari negara-negara anggota IMO di Indonesia, stakeholders, baik itu agensi nasional dan internasional, serta instansi terkait,” jelas Sugeng.
Hadir dalam workshop itu antara lain perwakilan dari kedutaan besar Filipina, Belanda, Italia dan India, Maritime and Port Authority of Singapore (MPA), Marine Departement of Malaysia, Australian Maritime Safety Authority (AMSA), INTERTANKO Singapore, serta Perwakilan dari instansi terkait seperti PUSHIDROS AL, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Luar Negeri.
“Sedangkan sebagai narasumber, kami menghadirkan ahli dari IMO, yang pada kesempatan ini juga bertindak sebagai wakil Sekretaris Jenderal IMO, Mr. Osamu Marumoto, dan konsultan nasional kita yang juga berasal dari Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya, Dr. I Made Ariana,” tambah Sugeng.
Selain membahas mengenai Ship Routeing dan Ship Reporting Sytem yang diadopsi IMO, workshop ini juga akan membahas aspek-aspek teknis dalam penetapan TSS dan SRS di Selat Lombok dan Selat Sunda, serta penetapan PSSA di Selat Lombok.
“Penetapan TSS/SRS di Selat Lombok dan Selat Sunda selain penting untuk menjamin terciptanya keselamatan pelayaran, juga tak kalah pentingnya untuk perlindungan lingkungan maritim karena pada beberapa area di kedua wilayah tersebut terdapat kawasan konservasi laut, kawasan laut yang dilindungi, serta taman akuatik dan taman laut,” ungkap Sugeng. (Ari)