Korut Peringatkan AS Akan Sangat Menderita
Selasa, 12 September 2017, 22:52 WIBBisnisnews.id - Korea Utara pada hari Selasa 12 September mengecam sanksi kejam PBB terbaru dan memperingatkan bahwa hal itu akan membuat AS menderita sakit terbesar yang pernah dialami.
Sanksi terbaru yang diberlakukan dengan suara bulat oleh Dewan Keamanan PBB pada Senin (11/9/2017) melarang ekspor tekstil Korea Utara dan membatasi pengiriman produk minyak.
Resolusi tersebut disahkan setelah Washington melunakkan proposal awalnya untuk mendapatkan dukungan dari China dan Rusia. Sanksi terbaru ini hanya berselang satu bulan setelah dewan melarang ekspor batu bara, timah dan makanan laut sebagai tanggapan atas peluncuran rudal balistik antar benua (ICBM) Korea Utara.
Korea Utara pada hari Selasa 12 September dengan tegas menolak langkah-langkah baru tersebut. Duta besar PBB Han Tae-Song mengatakan di Jenewa bahwa AS telah membuat keputusan sanksi paling kejam dan peringatan akan pembalasan.
"Langkah-langkah yang akan dilakukan oleh DPRK (Korea Utara) akan membuat AS menderita rasa sakit terbesar yang pernah ada dalam sejarahnya," katanya dalam sebuah konferensi perlucutan senjata di kota Swiss tersebut.
Duta Besar AS Nikki Haley mengatakan Senin (11/9/2017) di PBB, langkah-langkah baru itu adalah pesan kepada Pyongyang bahwa dunia tidak akan pernah menerima Korea Utara bersenjata nuklir. Tapi dia juga mengulurkan prospek resolusi damai untuk menghadapi krisis tersebut.
"Kami tidak mencari perang, rezim Korut belum sampai pada titik balik," kata Haley kepada Dewan Keamanan, menambahkan, "Jika Korea Utara terus melakukan perjalanan yang berbahaya, kita akan melanjutkan tekanan lebih lanjut. "
Selama perundingan yang sulit, Amerika Serikat menjatuhkan tuntutan awal yaitu embargo minyak penuh dan membekukan aset asing pemimpin Korea Utara Kim Jong-Un.
Resolusi sekarang malah melarang perdagangan tekstil, mengurangi pengiriman gas alam ke Korea Utara, membatasi plafon pengiriman produk minyak sulingan dan menghentikan pengiriman minyak mentah pada tingkat saat ini.
Negara-negara di dunia dilarang mengeluarkan ijin kerja baru kepada buruh Korea Utara yang dikirim ke luar negeri, ada sekitar 93 ribu orang yang memberi rezim Kim sumber pendapatan untuk mengembangkan program rudal dan nuklirnya, menurut seorang pejabat AS yang mengetahui perundingan tersebut.
Negara-negara harus memeriksa kapal-kapal yang diduga membawa kargo Korea Utara yang dilarang tetapi harus terlebih dahulu meminta persetujuan negara tersebut.
Usaha patungan akan dilarang dan nama pejabat senior Korea Utara serta tiga entitas ditambahkan ke daftar hitam sanksi PBB terkait pembekuan aset dan larangan perjalanan global.
Dari pemberitaan AFP, hal itu adalah rangkaian kedelapan sanksi yang dikenakan pada Korea Utara sejak pertama kali menguji perangkat nuklir di tahun 2006. (marloft)