Larang Oposisi, Kamboja Serang Balik AS
Sabtu, 18 November 2017, 08:18 WIB
Bisnisnews.id - Kamboja pada hari Jumat 17 November membalas kritik AS terkait larangan partai oposisi negara tersebut yang diduga merencanakan kudeta.
Perselisihan tersebut muncul setelah Mahkamah Agung Kamboja, yang dikendalikan oleh Perdana Menteri Hun Sen, melarang Partai Penyelamatan Nasional Kamboja (CNRP) dan melarang lebih dari 100 politisinya pada hari Kamis (16/11/2017), menuduh partai tersebut berusaha untuk menggulingkan pemerintah.
Washington, bersama dengan Uni Eropa, menuntut Kamboja menghentikan larangan tersebut dan memperingatkan pembubaran partai merupakan kemunduran bagi demokrasi pemilihan legitimasi tahun depan.
Namun juru bicara Partai Rakyat Kamboja yang berkuasa (CPP) mengatakan pada hari Jumat bahwa keputusan untuk membubarkan CNRP sesuai dengan undang-undang, menambahkan bahwa negara tersebut akan baik-baik saja tanpa dukungan AS.
"Jika Uni Eropa dan AS tidak membantu kita, ada negara-negara seperti Rusia, China, Jepang dan Korea Selatan yang akan membantu kita melanjutkan demokrasi," Sok Eysan mengatakan kepada AFP, menyebut Washington sebagai pemimpin kelompok rencana kudeta dari CNRP.
Washington sebelumnya telah menolak tuduhan Kamboja terhadap keterlibatan Amerika dalam rencana menggulingkan pemerintah.
Kamboja menghadapi penghukuman dari AS, Uni Eropa dan PBB setelah keputusan hari Kamis yang pada dasarnya memungkinkan partai Hun Sen ini tak terkalahkan pada 2018.
CNRP adalah satu-satunya partai oposisi yang layak di negara ini, dan ini hampir menutup ujian CPP pada Pemilu 2013.
Putusan Mahkamah Agung adalah puncak dari terciptanya perbedaan pendapat di Kamboja, dengan presiden CNRP Kem Sokha dipenjara karena pengkhianatan pada bulan September.
Amerika Serikat meminta pemerintah Kamboja untuk membatalkan tindakannya yang baru-baru ini terhadap CNRP dan membebaskan pemimpin CNRP yang dipenjara Kem Sokha, dalam sebuah pernyataan dari Gedung Putih.
"Pemilihan tahun depan tidak akan sah, bebas, atau adil," kata pernyataan tersebut, menambahkan bahwa AS akan menarik dukungan untuk Komite Pemilu Nasional Kamboja.
Meskipun Presiden AS Donald Trump bertemu dengan Hun Sen pada KTT regional pekan lalu, pemimpin AS tersebut tidak berkomentar mengenai krisis politik. (marloft)
